Pemprov Sumbar Sosialisasikan Reformasi Birokrasi ke DPRD

Selasa, 20 Agustus 2013 06:07 WIB

Irwan Prayitno

Padang, (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyosialisasikan program reformasi birokrasi bagi ketua, wakil ketua dan anggota DPRD provinsi, guna menyamakan persepsi dalam pelaksanaan dan dukungan anggarannya. "Guna meningkatkan capaian seluruh program yang telah dicanangkan oleh pemrintah, khususnya yang tercantum dalam RPJMD Sumbar maka penting persamaan persepsi dalam reformasi birokrasi," kata Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ketika memberikan paparan pada Sosialisasi Reformasi dan Birokrasi bagi ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di Hotel Inna muara Padang, Senin. Menurut gubernur, dengan adanya pemahaman yang sama terhadap reformasi birokrasi bagi pimpinan dan anggota legislatif, maka akuntabilitas anggaran akan lebih baik, termasuk pengawasan dari DPRD sendiri. Sebab, mendorong reformasi birokrasi perlu program-program kerja, serta dukungan anggaran dan dikuatkan dengan legalitas dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, Pemprov Sumbar dituntut membentuk kelembagaan yang kuat, ramping sederhana, serta Sumber daya manusia yang berkualitas. "Kita saat ini telah melakukan kompetensi terhadap pegawai dan mengirim beberapa pejabat SKDP untuk melakukan pendidikan dan latihan. Hal itu, sebagai upaya peningkatan SDM untuk pencapaian kinerja dan program secara maksimal," katanya. Kemudian untuk mempermudah seluruh urusan baik yang bersifat keinstansian maupun masyarakat, Pemprov Sumbar juga telah mengajak perbaikan di bidang pelayanan publik, yakni mempermudah seluruh urusan. Jadi, kata dia, seluruh urusan baik kepentingan masyarakat, maupun internal pemerintahan, semua prosesnya tidak lagi berbelit-belit. "Salah satu tujuan, yakni mengupayakan pelayanan publik yang memuaskan kepada seluruh komponen masyarakat," ujar Irwan. Dengan repormasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Pemprov Sumbar selama ini, DPRD Sumbar sebagai pengawas dan pelaksana seluruh anggaran, hendaknya bisa memberikan dukungan kepada Pemprov Sumbar, sehingga seluruh program yang telah dicanangkan dapat tercapai maksimal. "Jika presepsi sudah sejalan, maka capaian pembangunan baik bidang infrastuktur maupun pemberdayaan masyarakat, tentu akan tercapai dengan baik. Sehingga ke depan visi mewujudkan masyarakat Sumbar yang madani tercapai," katanya. Hadir pada kesempatan itu pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Wamen Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Prof. Dr. Agus Dwiyanto. Kabiro Organisasi Setdaprov Onzokrisno dan beberapa Kepala SKPD di lingkungan provinsi. Dalam kesempatan itu, Kepala LAN RI Agus Dwiyanto mengatakan perbaikan akses pelayanan publik bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka dalam pelaksanaan di tunjang dengan program dan kegiatan. DPRD, tambah dia, ketika reformasi birokrasi berjalan, mereka melakukan pengawasan apakah sudah berjalan menurut semestinya. "Reformasi birokrasi juga memperbaiki dunia usaha, menimbulkan kepercayaan publik. Reformasi birokrasi tidak akan berhasil apabila tidak di dukung pemerintah bersama DPRD karena secara langsung berdahapan dengan masyarakat. Jadi DPRD mempunyai fungsi pengawasan dan penggangaran," katanya. (*/sir)