Padang (ANTARA) - Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Hariyansyah mengatakan pemkab setempat berkomitmen menghapus buta huruf hingga ke pelosok nagari.
"Di era digital saat ini, masyarakat yang buta aksara akan sulit berkembang serta juga mengikuti perkembangan berbagai ilmu pengetahuan," katanya di Painan.
Ia mengatakan di era ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini masyarakat harus mengikuti perkembangannya agar tidak ketinggalan zaman sehingga buta aksara harus bisa dihapuskan.
Untuk menghapus buta huruf, katanya diperlukan peningkatan kualitas pendidikan.
"Melalui peningkatan kualitas pendidikan ini pemberantasan buta aksara tidak ketinggalan mendapat perhatian," katanya.
Sasarannya pemberantasan buta huruf adalah masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan pada masa lalunya. Rata-rata mereka adalah orang yang sudah dewasa dan juga telah memasuki usia lanjut.
Ia menjelaskan bahwa pemberantasan buta aksara merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Dari itu pemberantasan buta aksara yang pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kemampuan baca tulis, penting dilakukan agar pengembangan budaya bangsa menuju peradaban yang lebih tinggi bisa tercapai," katanya.
Ditambahkan lagi bahwa buta aksara itu bukan hanya sekedar pembelajaran membaca, menulis dan berhitung. Tapi juga bertujuan bagaimana kesadaran belajar seluruh warga dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
"Buta aksara diakui merupakan persoalan mendasar dan universal, sedangkan dunia pendidikan adalah dunia yang amat kompleks, menantang dan mulia. Dikatakan kompleks, karena spektrumnya sangat luas. Dan dikatakan menantang karena menentukan masa depan bangsa. Makanya ini tidak boleh diabaikan," katanya.
Karena menurunkan angka buta aksara bukan perkara mudah, sehingga kerja samanya dilakukan antar instansi pemerintah sampai ke tingkat daerah di bawah koordinasi Menko Kesra sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No 5 tahun 2006.
"Di Pessel kerja sama dan kemitraan ini juga diharapkan dari organisasi dan lembaga non pemerintah. Seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, perguruan tinggi, perusahaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)," katanya
