Jakarta (ANTARA) - Hasil survei Y-Publica menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 73,5 persen dengan persentase sebesar 6,3 persen merasa sangat puas.
"Menjelang gelaran pemilu setahun mendatang, mayoritas publik merasa puas terhadap kepemimpinan Jokowi pada periode kedua pemerintahan," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam hasil survei yang diterima di Jakarta, Selasa.
Jika dilihat tren dalam setahun terakhir, kata dia, tingkat kepuasan publik terjaga di atas 70 persen dengan angka terendah sebesar 72,7 persen pada survei November 2022. Kepuasan naik tipis dalam kurun waktu 3 bulan, melewati pergantian tahun.
Menurut Rudi, tingginya kepuasan publik sepanjang tahun 2022 berkorelasi dengan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 yang relatif kokoh. Badan Pusat Statistik merilis data pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mencapai 5,31 persen.
Baru-baru ini, Pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang dilatarbelakangi kegentingan situasi global, termasuk perang di Ukraina.
Dalam aspek penegakan hukum, penanganan kasus Ferdy Sambo telah mencapai babak akhir dengan hukuman yang berat terhadap para pelaku.
Pemerintah juga menginvestigasi tragedi Kanjuruhan dan melancarkan transformasi sepak bola dengan rencana menggelar KLB PSSI.
Ia menyebutkan hanya 22,6 persen yang merasa tidak puas, di antaranya 2,2 persen sangat tidak puas dan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 3,9 persen.
"Tersisa kurang dari 2 tahun lagi masa pemerintahan Jokowi periode kedua, dan tingginya tingkat kepuasan menjadi salah satu legacy Jokowi," kata Rudi.
Survei Y-Publica dilakukan pada tanggal 1—7 Februari 2023 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error sebesar kurang lebih 2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Survei Y-Publica: Kepuasan publik terhadap Jokowi capai 73,5 persen
Berita Terkait
Kemenkumham Sumbar ikuti diskusi publik Naskah Akademik Ranperda DPRD Pasaman
Rabu, 24 April 2024 19:54 Wib
Dukung peningkatan layanan publik berbasis HAM, Semen Padang serahkan bantuan Kursi RodaMPP Bukittinggi
Selasa, 23 April 2024 21:49 Wib
Gubernur Sumbar pastikan pelayanan publik normal setelah libur Lebaran
Selasa, 16 April 2024 18:32 Wib
Kawal arus mudik hingga balik Lebaran 2024, PLN siaga di zona utama transportasi publik
Senin, 15 April 2024 17:41 Wib
Ombudsman Sumbar: Pemerintah harus jamin layanan di daerah bencana
Kamis, 11 April 2024 9:45 Wib
Sri Mulyani percaya forum di MK jadi cara merawat nalar publik
Jumat, 5 April 2024 11:32 Wib
Sengketa pilpres dan optimisme MK meraih kepercayaan publik
Selasa, 26 Maret 2024 18:41 Wib
Kemenkumham mencanangkan pelayanan publik berbasis HAM
Selasa, 26 Maret 2024 13:40 Wib