Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan penambahan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 2023 agar bisa lebih fleksibel dalam pengelolaan anggaran.
"Pada 2022 kita proses 28 SMK untuk menjadi BLUD. Lima diantaranya telah berhasil, sementara 23 lainnya masih dalam proses, tapi hampir rampung," kata Analis kebijakan ahli madya koordinator BUMD dan BLUD Biro Perekonomian Sumbar Ramli Putra di Padang, Kamis.
Ia menuturkan 23 SMK itu ditargetkan bisa menjadi BLUD pada pada tahun ini sehingga akan ada 28 SMK yang menjadi BLUD di Sumbar pada 2023.
"Setelah ini masih ada 16 SMK yang sedang menunggu untuk diproses menjadi BLUD," katanya.
Ramli mengatakan Gubernur Sumbar Mahyeldi menargetkan 122 SMK yang memiliki Teaching Factory (TEFA) di daerah itu bisa dijadikan BLUD. Hal itu untuk memberikan keleluasaan pada sekolah untuk mengelola anggaran demi meningkatkan kualitas pendidikan serta lulusan.
"Jika tidak menjadi BLUD maka pengelolaan TEFA harus mengikuti skema APBD. Kebutuhan tahun ini hanya bisa dipenuhi tahun depan jika anggaran disetujui. Tapi bila telah menjadi BLUD, kebutuhan tahun ini bisa segera dipenuhi dalam tahun berjalan," katanya.
Dengan demikian perkembangan sekolah tidak terhambat dan bisa dipenuhi sesuai kebutuhan secepatnya tanpa harus menunggu AP
Sebelumnya Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebut selama ini SMK di daerah itu sering terkendala dalam pengembangan Teaching Factory (TEFA) terutama dalam hal pengelolaan keuangan.
Setelah menjadi BLUD persoalan pengelolaan keuangan itu bisa diatasi karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
"BLUD menjadi payung hukum dalam pengelolaan keuangan di SMK sehingga pengembangan Teaching Factory (TEFA) selama ini mengalami kendala di SMK bisa teratasi," katanya. ***3***
Sumbar tambah usulan 23 SMK jadi BLUD
Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat meluncurkan SMK jadi BLUD pada 2022. (ANTARA/Dok Diskominfotik Sumbar)
