Pemkab Pasbar mulai bahas anggaran pelaksanaan Pilkada 2024

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mulai membahas pengusulan anggaran yang dibutuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu setempat untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024.

"Kita bersama dinas terkait mulai membahas pengusulan anggaran dua lembaga itu. KPU mengusulkan Rp88 miliar dan Bawaslu sebesar Rp18 miliar," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pasaman Barat Defi Irawan di Simpang Empat, Senin.

Menurutnya dengan adanya penambahan nagari atau desa yang awalnya 19 nagari saat ini bertambah 71 sehingga total nagari yang ada menjadi 89 nagari maka anggaran Pilkada kemungkinan bertambah.

"Biaya operasional petugas otomatis naik sehingga anggaran yang dibutuhkan meningkat. Hal itulah yang akan dibahas bersama," katanya.

Ia mengaku sudah menerima proposal dari KPU dan Bawaslu untuk biaya Pilkada serentak 2024.

Secara prinsip, katanya, Pemkab akan membantu dan menyiapkan dana Pilkada tersebut namun harus dilakukan pembahasan secara teliti agar tepat sesuai kebutuhan setelah penambahan jumlah nagari.

Ketua KPU Pasaman Barat Alharis mengatakan kenaikan kebutuhan anggaran Pilkada 2024 itu dipicu oleh sejumlah faktor yang mempengaruhinya.

Selain kenaikan honorarium penyelenggara adhock juga ada kemungkinan ada penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kemungkinan lebih lebih dari satu pasangan calon perseorangan.

"Khusus untuk tahapan calon perseorangan memang dulu dilakukan. Kita memperkirakan maksimal lima pasang calon perseorangan sehingga butuh anggaran yang besar. Sebagai bentuk antisipasi saja," katanya.

Hingga saat ini, pihaknya belum bisa memastikan berapa anggaran yang disetujui karena masih dalam tahap pembahasan. ***2***