Penyaluran BLSM Sumbar Tinggal 11,45 Persen

Sabtu, 27 Juli 2013 09:41 WIB

Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Tunai (BLSM). (Antara)

Padang, (Antara) - PT Pos Indonesia Sumatera Barat menyatakan, penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di provinsi itu tinggal 11,45 persen, dan ditargetkan selesai pada 31 Juli 2013. Kepala Area II Ritel dan Properti PT Pos Indonesia (Sumbar, Riau, Kepri), Suhatman, di Padang, Jumat, mengatakan, hingga saat ini dari 19 kabupaten dan kota sudah hampir semuanya dilakukan penyaluran BLSM. "Angka keberhasilan penyaluran ini akan bergerak terus, sebab proses penyalurannya masih terus berlangsung, target kita dapat disalurkan semuanya hingga 31 Juli 2013," kata Suhatman. Dia menambahkan, untuk Sumbar sendiri total penerima BLSM tahap satu ini mencapai 275.431 Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan pada Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dimiliki warga dengan total dana sebesar Rp82.629.300.000. Berdasarkan data PT Pos Indonesia Sumbar, jumlah penyaluran atau realisasi BLSM telah diserahkan pada 243.906 RTS, dengan total dana mencapai Rp73.171.800.000, dimana sisa alokasi yang harus diselesaikan hingga akhir bulan ini adalah 31.525 RTS, atau dengan nominal Rp9.457.500.000. "RTS yang belum menerima BLSM tersebut hampir merata di kota/kabupaten yang ada di Sumbar, dimana rata-rata setiap daerah baru mencapai 90 persenan," jelasnya. Dia menambahkan, namun demikian PT Pos tetap akan mengusahakan penyaluran BLSM selesai tepat pada waktunya kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut. Untuk kelancaran penyaluran BLSM tersebut, pihak Pos juga menjelaskan, telah turun langsung pada masyarakat, terutama daerah-daerah yang jauh, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai. "Satu tim telah kita turunkan ke Mentawai untuk penyaluran tersebut, untuk membantu kelancarannya, dan semoga dapat selesai tepat waktu," ujarnya. Data alokasi BLSM yang disalurkan PT Pos sama dengan alokasi penerima raskin di Sumbar. Pendataan penerima BLSM diluar dari kerja PT Pos, dan pihaknya hanya berperan menyerahkan KPS kepada penerima yang tercatat pada kartu tersebut, selanjutnya menyalurkan sesuai dengan data yang telah ada. "Pendataan dilakukan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat sementara dananya berasal dari Kementerian Sosial," tegas Suhatman. (*/eko)