Pasukan Ethiopia Mulai Ditarik dari Somalia

Jumat, 19 Juli 2013 15:08 WIB

Addis Ababa, (Antara/AFP) - Pasukan Ethiopia yang memasuki Somalia pada November 2011 untuk membantu memerangi pemberontak Shebab yang terkait Al-Qaeda telah mulai menarik diri dari pusat kota utama Baidoa, kata kementerian luar negeri, Kamis. "Pasukan Ethiopia ditarik dari Baidoa dan pasukan AMISOM akan mengambil alih," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Dina Mufti, merujuk pada pasukan Uni Afrika di Somalia. Ethiopia selama beberapa bulan telah mengatakan jika pihaknya akan menyerahkan kendali kota kepada pasukan AMISOM, yang berkekuatan sekitar 17.700 prajurit untuk mendukung pemerintah pusat Mogadishu yang lemah. Pasukan Ethiopia berhasil mengambil alih Kota Baidoa dari para gerilyawan tahun lalu, dan pasukan Uni Afrika kemudian bergabung dengan mereka. "Ada jadwal pasti bagi tentara Ethiopia untuk secara bertahap menarik diri dari semua operasinya tahun ini atas dasar fakta jika Shebab tidak akan muncul kembali dan mengambil alih. Hal ini membutuhkan strategi dan koordinasi untuk memastikan kelancarantransisi, "kata Dina. Pada pertengahan Maret, Ethiopia menarik pasukannya dari kota selatan Hudur tanpa peringatan, yang berujung pada gerilyawan Shebab segera beraksi untuk mengambil alih kembali kota, keberhasilan militer nyata pertama mereka setelah diusir dari Mogadishu pada bulan Agustus 2011. Penarikan yang mengejutkan dari Hudur itu memicu kekhawatiran jikapenarikan pasukan Ethiopia dari Baidoa akan mengakibatkan kekosongan keamanan dan kemungkinan kembalinya kelompok Shebab. Ada juga keraguan apakah pasukan AMISOM memiliki sumber daya yang cukup untuk mengambil alih peran penting yang dimainkan oleh pasukan Ethiopia. Kelompok Shebab telah kehilangan sejumlah kota pada pasukan Uni Afrika, yang berjuang bersama tentara pemerintah. Namun, kubu utama Shebab tetap bertahan, termasuk kawasan pegunungan selatan dan Somalia tengah, sementara faksi lain telah memasuki pegunungan terpencil di utara, kawasan semi-otonom Puntland. Somalia telah dilanda konflik sejak 1991 hingga pemerintahan baru yang didukung Perserikatan Bangsa Bangsa berkuasa tahun lalu, yang mengakhiri delapan tahun kekuasaan transisi dari pemerintahan yang didera korupsi. (*/sun)