BPKP minta pemerintah daerah prioritaskan program penanganan kesehatan

Senin, 23 Agustus 2021 16:59 WIB

Pengukuhan dan serah terima jabatan Kepala BPKP perwakilan Sumbar di Padang, Senin. (Antarasumbar/Ikhwan Wahyudi)

Saat ini pemerintah daerah diminta memprioritaskan program penanganan kesehatan untuk sehingga pemulihan ekonomi dapat segera terealisasi,

Padang (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meminta pemerintah daerah memprioritaskan penganggaran dan pelaksanaan program penanganan kesehatan sehingga pandemi COVID-19 segera dapat ditanggulangi.

"Saat ini pemerintah daerah diminta memprioritaskan program penanganan kesehatan untuk sehingga pemulihan ekonomi dapat segera terealisasi," kata Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari di Padang, Senin.

Ia menyampaikan hal itu pada pengukuhan dan serah terima Kepala BPKP perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) yang kini dijabat Dessy Adin dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Menurut dia salah satu prioritas yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan dukungan dalam program vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan pemerintah pusat.

"Dukungan yang diberikan dalam bentuk sarana dan prasarana sehingga vaksinasi bisa berjalan lancar dan mencapai target," ujarnya.

Ia memberi contoh untuk vaksin merek pfizer yang membutuhkan suhu dingin, jangan sampai pemerintah pusat sudah bersusah payah mencari ketika didistribusikan ke daerah mengalami kendala karena tidak ada sarana pendukung penyimpanan vaksin

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah sudah mulai menciptakan dan mencari peluang investasi baru dengan tujuan menciptakan lapangan kerja sebagai bagian dari upaya pemulihan dan percepatan ekonomi.

Pada sisi lain ia menyampaikan saat ini persoalan utama yang kerap dijumpai dalam pembangunan adalah menyinkronkan program pemerintah pusat dengan daerah.

"Ini permasalahan yang umum yang terjadi salah satunya karena ada persoalan politik akibat berbeda partai yang menang di pusat dengan daerah, namun ini tugas kami untuk menyinkronkan," ujarnya.

BPKP memastikan program pemerintah pusat terlaksana dengan baik dan didukung di daerah.

Ia menyampaikan BPKP siap memfasilitasi pemerintah daerah dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan berlaku, efisien, efektif dan transparan.

BPKP mendapat amanat dari presiden untuk berperan aktif mengawal pembangunan mulai dari pusat hingga daerah melalui pendampingan tersebut agar pengelolaan keuangan dan pembangunan lebih baik.

BPKP juga berharap kepala daerah dan jajaran untuk bersama-sama bersinergi untuk mengawal akuntabilitas pemerintahan sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.