"Jadi semua yang menerima layanan pembayaran akan diberikan kartu, dan ini juga akan menjadi alat monitoring kalau ada pelanggaran oleh pedagang kaki lima," katanya di arena Car Free Day Bukittinggi, Minggu.
Hal itu disampaikan Erman Safar didampingi Wakil Wali Kota Marfendi di saat peluncuran pemakaian secara resmi Kartu Pahlawan Wisata.
Peluncuran Kartu Pahlawan Wisata tersebut juga dihadiri Dandim 0304/Agam, Kapolres, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumbar, Direksi Bank Nagari Sumbar dan Kepala Bank Nagari Cabang Bukittinggi, serta Sekda bersama kepala SKPD.
Wali Kota menegaskan apabila ditemukan pelanggaran tata tertib peraturan daerah, maka dengan kartu ini memudahkan bagi petugas Satpol PP untuk menertibkan mereka yang cukup dengan aplikasi yang sudah disinkronkan dengan data .
Ia mengatakan transaksi melalui Kartu Pahlawan Wisata dilakukan dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yakni standarisasi pembayaran menggunakan metode kode dari Bank Indonesia agar proses transaksi yang dilakukan lebih mudah, cepat dan terjaga.
Dalam kesempata itu, Erman meminta pahlawan wisata di daerah itu bertanggungjawab untuk menjaga kualitas wisata dan kenyamanan para pengunjung.
"Pahlawan wisata adalah mereka yang diberikan kepercayaan dalam rangka pelayanan dan kenyamanan pengunjung. Dan jika ada kegiatan - kegiatan profesi ini yang mengganggu pertumbuhan wisata kota Bukittinggi maka kartunya akan dicabut," katanya.
Sementara itu Kepala Bank Indonesia perwakilan Provinsi Sumbar, Wahyu Purnama turut mengapresiasi Pemkot Bukittinggi dalam rangka pengurangan penggunaan uang tunai dalam bertransaksi.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Bank Nagari sebagai bank pemerintah daerah kedua setelah bank DKI yang memiliki izin QRIS dan berharap Bukittinggi akan menjadi percontohan bagi Kabupaten dan Kota lainnya.
.
“Ke depan, kita akan mengurangi penggunaan uang tunai, gerakan penggunaan uang non tunai ini sudah dilakukan sejak 2014 oleh presiden Jokowi, dan di 2021 ini presiden juga mengatakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia juga memerlukan transformasi digital," ujarnya.
Wahyu menambahkan pada 2021 ini juga Presiden telah mengeluarkan Keppres Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah.
"Dengan transaski non tunai yang mengarah kepada transaksi digitalisasi juga membantu pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan juga meningkatkan pendapatan daerah," kata dia.
