Sarilamak (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat meluncurkan buku 'Kilas Pengawasan' yang berisi tentang seluruh kerja yang telah dilaksanakan pada Pilkada 2020.
"Dengan buku ini kami dari Bawaslu Limapuluh Kota mencoba menyampaikan ke publik kerja-kerja yang telah dilakukan selama tahapan Pilkada 2020," kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Ismet Aljannata di Sarilamak, Kamis.
Ia mengatakan dalam buku tersebut akan berisi tentang upaya-upaya pencegahan, pengawasan, penindakan yang dilakukan dari awal Pilkada hingga penetapan calon terpilih.
"Kami juga menceritakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kami miliki, proses rekrut, data pemilih, pencalonan dan lainnya," ujarnya.
Jumlah buku 'Kilas Pengawasan' yang dicetak oleh Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak 150 eksemplar yang akan dibagikan kepada elemen masyarakat, Ormas, Parpol, pemangku kepentingan, pemerintah daerah, media dan pemilih pemula.
"Karena buku yang dapat kita cetak terbatas, nanti akan ada dokumen dengan format PDF yang akan dipublikasi di website Bawaslu Limapuluh Kota," sebutnya.
Buku ini diharapkan nantinya juga dapat menjadi bahan masukan atau bahan evaluasi bagi penyelenggaraan Pilkada nantinya.
Ia mengatakan banyak dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar serta Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota.
Selain adanya temuan pelanggaran pidana yang ditangani oleh Bawaslu bersama jajaran, juga ada temuan pelanggaran lain, seperti penerapan protokoler kesehatan.
Buku Kilas Pengawasan yang diterbitkan Bawaslu itu diedit langsung oleh wartawan yang juga sastrawan, Ilham Yusardi.
Ilham mengatakan Bawaslu sangat tepat membuat laporan hasil kerja pengawasan dalam bentuk buku, supaya bisa dijadikan sebagai referensi pembelajaran bagi masyarakat terkait fenomena penyelenggaraan Pilkada di wilayah Limapuluh Kota.
“Tentunya kita sangat apresiasi gagasan Bawaslu ini, yang telah berinisiatif menuangkan data hasil kinerjanya pengawasannya dalam bentuk dokumen tertulis dan ini bisa dikonsumsi publik,” ungkap mantan Komisioner KPU Limapuluh periode 2013-2018 itu.
