DKP Sumbar Berencana Hitung Nilai Tukar Nelayan

Padang, (Antara) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat merencanakan penghitungan nilai tukar nelayan (NTN) guna melihat pengaruh dari sejumlah program peningkatan ekonomi yang disalurkan sejak dua tahun terakhir. "Kami melakukan survei NTN sebagai bahan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan sejumlah program peningkatan ekonomi yang telah dijalankan," kata Kepala DKP Sumbar Yosmeri di Padang, Selasa. Pemerintah Provinsi Sumbar sudah mencanangkan program Gerakan Penyejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP) sejak 2011, sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan. Menurut dia, tujuan survei untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pendapatan masyarakat pesisir atau tidak dengan adanya bantuan sarana prasarana pendukung tersebut. Terkait target gubernur Sumbar sampai 2015, masyarakat pesisir yang berjumlah 5.680 kepala keluarga (KK) sudah terbantu, tapi belum tentu keluar dari kemiskinan. Namun demikian, pihak yang dapat menyatakan atau menentukan masyarakat keluar dari garis kemiskinan adalah Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan sejumlah indikator. Menurut dia, kalau dilihat dari kasat mata sudah ada masyarakat yang keluar dari kategori miskin, karena sebelum mendapat bantuan menangkap ikan ke laut menggunakan sampan dayung dan pendapatannya sekitar 50 ribu/hari. Setelah adanya bantuan, sudah bisa menggunakan perahu mesin atau "long tail", sehingga pendapatannya bisa mencapai Rp150 ribu bahkan ada yang senilai Rp200 ribu/hari karena jangkauan sudah jauh dan bisa dua kali sehari ke laut. Ia mengatakan, dari jumlah masyarakat miskin di kawasan pesisir itu, maka rata-rata harus diberikan bantuan sebanyak 1.400 KK/tahunnya dan tahun lalu sebanyak 1.432 orang. Sedangkan tahun ini masih dalam tahap verifikasi data masyarakat yang akan menerima bantuan, karena terjadi perubahan data akibat ada yang meninggal dunia atau berpindah domisili. "Sekarang dalam tahap finalisasi data masyarakat sasaran, karena tahun lalu masuk kategori miskin tetapi tahun ini tak masuk lagi," ujarnya. Tujuannya agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Karena itu, kabupaten/kota diminta melakukan validasi data, karena sistem bantuan sosial "by name by address", yakni yang bisa menerima namanya masuk daftar. Yosmeri menjelaskan, bantuan dana dari pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) DKP sebesar Rp73 miliar atau meningkat dari tahun sebelumnya Rp56 miliar. Dana itulah yang didistribusikan ke kabupaten dan kota untuk membantu orang miskin dan membangun sarana prasarana sektor perikanan di daerah. Selain itu, alokasi dari bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBN sebesar Rp17 miliar, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya Rp15,9 miliar dan pada 2011 senilai Rp7,5 miliar. Dana Bansos tahun ini diperuntukan untuk nelayan atau perikanan tangkap senilai Rp5,9 miliar, budidaya sebesar Rp8,3 miliar dan pengolahan/pemasaran Rp2,7 miliar. Sedangkan alokasi yang bersumber dari APBD provinsi tahun ini sebesar Rp15 miliar, jika diakumulasikan dengan pos anggaran di SKPD lain tingkat provinsi mencapai Rp20 miliar. "Peningkatan anggaran sudah menjadi komitmen setiap tahun, sehingga diharapkan target yang ditetapkan menekan angka kemiskinan di kawasan pesisir tercapai," ujarnya. (*/sir/jno)