KAI Tingkatkan Layanan Menuju "Zero Accident"

Jakarta, (Antara) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus berupaya meningkatkan keselamatan perkeretaapian di Tanah Air hingga mencapai tingkat "zero accident" (nol kecelakaan). "Upaya kami untuk mencapai tingkat 'zero accident' terus ditingkatkan, karena keselamatan penumpang di atas segalanya," kata Direktur Utama KAI Ignasius Jonan, saat memberi sambutan pada seminar "Keselamatan Perkeretaapian Indonesia 2013" di Jakarta, Selasa. Menurut Jonan, perjuangan untuk mencapai "zero accident" tersebut merupakan tanggung jawab yang tidak bisa ditawar, sehingga tidak ada lagi nyawa yang melayang karena kecelakaan kereta api. Ia mengakui, sesungguhnya keselamatan perkeretaapian tidak mutlak ada pada KAI, tetapi juga terkait dengan penumpang itu sendiri, dan termasuk masyarakat yang berinteraksi dengan kereta api itu sendiri. "Bisa saja kereta api beroperasi dengan kondisi yang aman dan nyaman, namun terjadi gangguan oleh masyarakat sekitar perlintasan kereta. Jadi, sesungguhnya keselamatan itu ada pada semua pemangku kepentingan," tegas Jonan. Untuk itu tambahnya, sosialisasi akan pentingnya keselamatan perkeretaapian menjadi sangat penting menuju "zero accident". Ia mengakui, standar keselamatan perjalanan perkeretaapian berbeda dengan penerbangan yang mengacu pada International Civil Aviation Organization (ICAO). "Penerbangan memiliki standar internasional yagn sudah lengkap, sementara kereta api di Indonesia yang sifatnya masih beroperasi domestik, maka kita mencoba mengumpulkan referensi dari negara lain," tegas Jonan. Sementara itu, Sekretaris Dirjen Perekeretaapian Kementerian Perhubungan, Nugroho Indrio mengatakan pembangunan transportasi perkeretaapian nasional diharapkan menjadi tulang punggung angkutan barang dan angkutan penumpang perkotaan sehingga menjadi penggerak utama perekonomian nasional. "Penyelenggaraan transportasi perkeretaapian nasional yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan perekonomian nasional," ujar Nugroho. Untuk itu tambahnya, tidak saja pemerintah pusat namun partisipasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perkeretaapian juga perlu dipersiapkan, meliputi keterlibatan pemda dalam proses perencanaan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayahdan ketersediaan lahan. Keterlibatan dalam investasi, pembangunan dan penyelenggaraan perkeretaapian baik layanan antar kota maupun layanan perkotaan, serta penguatan industri lokal untuk memenuhi kebutuhan industri perkeretaapian. (*/jno)