Kelompok Anti-Gaddafi Kepung Kementerian Kehakiman Libya

Rabu, 1 Mei 2013 12:45 WIB

Tripoli, (Antara/AFP) - Pria-pria bersenjata yang menuntut pemecatan para pejabat bekas pemerintah terguling Gaddafi mengepung kementerian kehakiman Selasa, memperluas satu kampanye yang dimulai dengan pengepungan kementerian luar negeri, kata seorang pejabat. "Beberapa pria bersenjata yang menggunakan kendaraan yang dilengkapi dengan meriam anti-pesawat mengepung kementerian kehakiman," kata juru bicara kementerian itu Walid Ben Rabha kepada AFP. "Mereka meminta menteri dan staf yang ada meninggalkan kantor-kantor mereka dan menutup kementerian itu." Seorang juru foto AFP melihat lebih dari 20 truk yang membawa senapan-senapan mesin, senjata-senjata antipesawat dan peluncur-peluncur roket, mengatakan mereka telah memblokir akses ke gedung itu. Puluhan pria bersenjata mengajukan tuntutan yang sama seperti yang mereka sampaikan kepada kementerian luar negeri yang dikepung sejak Ahad,menyebabkan lumpuhnya aktivitas kementerian itu. Kementerian dalam negeri dan stasiun televisi nasional juga diserang. Pada Senin, para personil polisi yang marah menembakkan senjata-senjata mereka ke udara dan menyerbu kementerian dalam negeri menuntut kenaikan gaji. Perdana Menteri Ali Zeidan mengecam pengepungan kementerian luar negeri dan serangan lain seperti itu. Pada Ahad, ia menyeru rakyat Libya mendukung pemerintah dalam melawan kelompok-kelompok bersenjata "yang ingin mengacaukan negara dan menteror para warga asing dan kedutaan-kedutaan," tetapi mengatakan pemerintah "tidak akan melakukan konfrontasi dengan siapapun". Missi PBB di negara itu, Selasa mendesak seluruh rakyat Libya ikut terlibat dalam dialog konstruktif... dalam usaha mempercepat tercapainya tujuan-tujuan revolusi Libya". Pemerintah akan berusaha memperkuat pengaruhnya di seluruh negara itu, di mana mantan pemberontak yang berjuang menggulingkan Muamar Gaddafi tahun 2011 masih menguasai daerah-daerah luas negara itu. Kejadian-kejadian terbaru itu menggambarkan peningkatan aksi kekerasan di Tripoli, di mana satu serangan bom mobil menghantam kedutaan besar Prancis pekan lalu, mencederai dua penjaga keamanan Prancis dan seorang gadis yang tinggal dekat lokasi itu. Para pria bersenjata mengatakan mereka akan menghentikan pengepungan itu apabila Kongres Umum Nasional-- badan politik tertinggi Libya-- menyetujui satu rancangan undang-undang yang menyerukan pemecatan para karyawan bekas pemerintah Gaddafi dari jabatan penting pemerintah dan politik. Rancangan Undang-Undang itu dapat berdampak pada para tokoh senior pemerintah dan membuat marah kelompok politik. Atas desakan, Kongres menangguhkan pembahasan rancangan undang-undang untuk mengizinkan kelompok-kelompok politik mengusahakan konsensus. Tetapi beberapa anggota parlemen mengatakan alasan riil adalah menyangkut masalah keamanan satu rencana demonstrasi Selasa dekat Kongres itu. Ratusan pendukung Undang-Undang Isolasi Politik itu berkumpul di Taman Makam Pahlawan Tripoli sebelum bergerak ke Kongres di mana mereka berunjuk rasa secara damai di halamannya di bawah pengawasan ketat aparat keamanan, kata seorang wartawan AFP. Pada Maret lalu, para pengunjuk rasa mengepung Kongres, membuat sejumlah anggota di dalam gedung itu terperangkap selama beberapa jam ketika mereka mendesak rancangan undang-undang itu disetujui. Setelah pengepungan itu dihentikan, para pria bersenjata menargetkan konvoi ketua Kongres Mohammed Megaryev tanpa menimbulkan korban. Dalam perkembangan-perkembangan lain Selasa, bentrokan-bentrokan terjadi di Libya barat saat suku-suku dari kota-kota Nalut dan Tiji terlibat bentrok menggunakan senjata berat setelah satu pertengkarab antara dua anggota merea, kata para saksi mata. Dan pasukan keamanan mengatakan sekitar 100 narapidana penjahat biasa melarikan diri dari satu penjara di Sebha, 800km selatan Tripoli. (*/sun)