Ini saran legislator pada presiden agar tak terjadi indikator awal krisis pangan

Padang (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar) Hermanto menyarankan Presiden RI, Jokowi agar tidak memotong anggaran kementerian yang terkait dengan pengadaan pangan dengan alasan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) karena ketersediaan pangan merupakan hal penting dan pemotongan anggaran tersebut bisa menjadi indikator awal krisis pangan.

"Sejatinya anggaran kementerian yang terkait dengan pengadaan pangan tidak dipotong, sebaliknya harus ditambah dalam kondisi saat ini," kata dia di Padang, Rabu.

Menurut dia kementerian yang terkait pangan perlu mendapatkan sokongan anggaran yang besar mengingat urgensinya sebagai tulang punggung pengadaan pangan nasional.

"Ketersediaan pangan merupakan jaminan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat sekaligus menguatkan imunitas tubuh yang sangat dibutuhkan di tengah pandemi COVID-19," ujar dia.

Ia melihat saat ini, APBN merupakan faktor dominan penggerak berbagai sektor pembangunan ekonomi, termasuk sektor pangan.

Pemotongan anggaran kementerian yang bermitra dengan Komisi Pangan DPR dapat melemahkan pembangunan sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan dan perikanan yang akan berdampak pada berkurangnya produktivitas ketersediaan pangan, jelasnya.

Ia mengkhawatirkan berkurangnya ketersediaan pangan di tengah pandemi COVID-19 merupakan indikator awal krisis pangan.

Pada isi lain, saat ini petani dan nelayan tidak bisa optimal bekerja karena diterapkannya PSBB serta kondisi iklim yang saat ini tengah memasuki pancaroba.

"Selain itu konsumsi pangan tidak dapat dikurangi bahkan yang terjadi sebaliknya cenderung meningkat, jangan sampai Indonesia mengalami krisis pangan, ujarnya.

Ia menambahkan berkurangnya anggaran untuk sektor pangan dapat melemahkan motivasi petani dalam bekerja dan akan menurunkan ketersediaan pangan.

"Stok pangan akan lebih cepat habis dari waktu yang semestinya karena pasokan berkurang dan konsumsi bertambah. Selanjutnya akan terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan inflasi. Bila hal ini berlanjut maka akan memicu kelaparan dan konflik sosial," ujarnya.

"Apalagi biaya untuk memulihkan situasi akibat konflik sosial akan jauh lebih besar dibandingkan potongan anggaran yang diambil," lanjutnya

Untuk mengantisipasi hal itu ia berharap presiden melakukan peninjauan ulang terhadap anggaran sektor pangan yang dipotong dan memperbaiki postur anggaran sektor pangan dengan memberikan ruang hak budget DPR untuk dibahas secara konstitusional dan lebih pruden terhadap pembangunan pangan.