PT Pertamina didorong fokus prioritaskan BBM ke angkutan umum dan nelayan

id Pertamina,bbm,umkm,covid-19

PT Pertamina didorong fokus prioritaskan BBM ke angkutan umum dan nelayan

Ilustrasi: Nelayan menyiapkan perbekalan BBM sebelum melaut di Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (31/1/2020). Badan Pengawasan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan penghapusan subsidi BBM nelayan di atas 10 GT karena subsidi BBM kapal nelayan kerap tidak tepat sasaran. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/nz.

Peran Pertamina sangat diharapkan di tengah pandemi Corona agar dapat bertindak bijak terkait alokasi penyaluran serta kewajaran harga BBM,
Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina sebagai BUMN migas didorong untuk fokus dan memberikan prioritas bantuan pasokan BBM kepada para sopir angkutan umum, nelayan, petani, dan pelaku UMKM yang sangat membutuhkan di tengah masa darurat COVID-19.

“Peran Pertamina sangat diharapkan di tengah pandemi Corona agar dapat bertindak bijak terkait alokasi penyaluran serta kewajaran harga BBM,” kata anggota komisi VI DPR RI Marwan Jafar di Jakarta, Jumat.

Ia mencontohkan saat ini komunitas sopir angkutan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengeluhkan perlunya bantuan pasokan BBM karena berkurangnya penghasilan mereka secara signifikan.

Sopir angkutan pelabuhan disebut Marwan sangat berharap agar program Pertamina yaitu promo cashback hingga 50 persen untuk membeli BBM juga diberikan kepada mereka.

Dengan begitu program serupa tidak semata diberikan kepada puluhan ribu pengemudi Ojol (ojek online) sampai Juli 2020.

Selain itu, kata Marwan, Pertamina harus bisa menjamin kemudahan dan ketersediaan BBM bagi komunitas nelayan, petani, dan UMKM.

“Di samping juga harga yang murah untuk menjamin keberlangsungan usaha mereka di tengah wabah Corona. Pertamina perlu memastikan distribusi BBM ke kalangan tersebut tidak terganggu. Sebab, persoalan itu sangat menentukan ketersediaan dan lancarnya distribusi pasokan pangan Indonesia serta kelangsungan usaha mereka beberapa bulan ke depan,” katanya.

Marwan mengingatkan agar kuota pengalokasian BBM sesuai kebutuhan riil nelayan per-SPBU juga bisa segera dievaluasi.

Misalnya evaluasi pertiga bulan, supaya bisa diketahui pola pendistribusian BBM untuk nelayan di setiap lokasi di seluruh Indonesia serta sesuai setiap musim melaut para nelayan, termasuk evaluasi lokasi Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN) yang harus berada dekat dengan tempat berlabuh kapal-kapal nelayan.

“Sangat penting pula, segenap unit pemasaran Pertamina di daerah supaya proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dinas daerah, terkait jumlah kuota per daerah dan peruntukan kuota BBM nelayan yang harus lebih ditingkatkan. Jangan lupa juga, organisasi kelompok nelayan dan koperasi nelayan, perlu dilibatkan demi kelancaran pendistribusian BBM," kata mantan Menteri Desa-PDTT itu.

Ia menambahkan sebaiknya Pertamina juga meningkatkan realisasi pemerataan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) kepada sejumlah kelompok nelayan maupun koperasi nelayan, khususnya mengenai manajemen pengelolaan dan pengolahan hasil usaha perikanan.

Marwan juga menekankan pentingnya kerja sama dengan Bakamla, TNI AL, dan Polri dalam hal penindakan terhadap modus mafia BBM ilegal yang merugikan nelayan.