Sumbar Pasang 70 Unit Sirene Tsunami

Padang, (Antara) - Pemerintah Sumatera Barat memasang sebanyak 70 unit sirene peringatan dini tsunami di Kota Padang dan Padang Pariaman pada tahun ini sebagai upaya melengkapi sistem mitigasi bencana alam. "Kebutuhan sirene peringatan dini tsunami pada tujuh kabupaten dan kota di Sumbar sekitar 600 unit, secara bertahap mulai dipasang pada tahun 2013 sebanyak 70 unit," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ade Edward di Padang, Minggu. Sebanyak 10 unit, kata dia, mulai dipasang di daerah pinggir pantai yang pandat penduduk, titik lokasinya pada gedung-gedung yang tinggi, seperti bangunan sekolah yang dijadikan shelter, antara lain, SMA 1, kampus UBH, dan UNP. Pada tahun ini, lanjut dia, prioritas dipasang untuk wilayah Padang dan Padang Pariaman. Jika melihat jumlah keseluruhan dari kebutuhan yang 600 unit, di Padang yang paling banyak karena paparan penduduknya relatif cukup padat. Daerah yang penduduknya padat di kawasan pantai, kata dia, titik pemasangan dua sampai tiga lapis ke dalam atau ke bagian daratan. "Kalau sebaran penduduknya jauh-jauh, dipasang yang besar-besar. Sebaliknya, kalau jarak dekat, ukuran kecil tetapi jumlahnya banyak," ujarnya. Menurut dia, sistem peringatan dini yang dipasang tidak terlalu rumit dalam pemeliharaannya karena tidak berkaitan dengan jaringan PLN karena hanya menggunakan solarsel. Kemudian, pengoperasiolannya relatif sangat murah karena tidak ada bayar pulsa dan hanya perawatan ganti aki sekali dua tahun, serta kondisi fisiknya bisa dipantau dari lantor Pusdalops, berapa voltasenya, apa yang rusak atau baterainya habis bisa dicek dari jauh melalui sistem teknologi. Menyinggung soal alokasi anggaran, Ade menjelaskan bahwa sebanyak 34 unit anggarannya berasal dari APBD tahun 2012 dan 34 unit lagi anggaran tahun sekarang. Maka, penyerapan dana untuk peralatan dan pemasangan sudah menghabiskan Rp1,2 miliar. Ia berjarap pada tahun depan ada penambahan anggaran sehingga menambah jumlah sirene. Hal ini mengingat, kebutuhan untuk itu mencapai 600 unit. "Mudah-mudahan ada dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," katanya. Menurut dia, adanya inisiatif dari pemerintah daerah dan DPRD provinsi sangat mendukung, tentu menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan. Apalagi melengkapi masterplan tsunami yang dibuat oleh BNPB, termasuk di Sumbar. Ia mengatakan bahwa sirene bagian dari sistem peringatan dini yang dibangun sejak 2008 yang diberi judul "West Sumatra Tsunami Early Warning System" yang terintegrasi di sistem peringatan dini nasional. Sistem peringatan dini Sumbar didukung oleh beberapa subsistem agar dapat bekerja optimal. Pertama, untuk sistem monitoring titik pantau yang disebut sistem perawatan bencana (sipora) data akan masuk ke sistem pengambil keputusan supaya peran manusianya dikurangi. Aplikasi pada program analisis gempa dan tsunami yang akan mengelola dan mengukur parameter input dari data yang masuk apakah perlu dilakukan evakuasi atau tidak, katanya menjelaskan. Selanjutnya, subsistem pengambil kebijakan yang akan dieksekusi yang dinamakan sistem pemberitahuan tsunami (siberut) inilah yang disebut sirene yang berlaku otomatis kalau terjadi tsunami. "Dari hulu hingga ke hilir sistem sudah dibangun hanya tinggal melengkapinya. Jadi, untuk satu unit sirene kemampuannya 700 meter hingga 1 kilometer. Maka, dibutuhkan 600 unit untuk tujuh kabupaten dan kota yang berada di kawasan pesisir pantai Sumbar," katanya. (*/sun)