DPRD bahas penanganan COVID-19 dengan Pemprov Sumbar

Padang, (ANTARA) - DPRD bersama Pemprov Sumatera Barat membahas penanganan virus COVID-19 dengan Pemprov Sumbar terkait kebijakan penting yang akan diambil dalam menghadapi dampak virus tersebut

Ketua fraksi Gerindra Sumatera Barat Hidayat di Padang, Sabtu mengatakan rapat tersebut merupakan pertemuan informal ini diskusi soal perkembangan terakhir penanganan hilir COVID-19 dan kebijakan yang bakal diambil Pemprov Sumbar

Dalam rapat tersebut terdiri dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Sekdaprov Alwis serta sejumlah Kadis. Sementara dari DPRD hadir Ketua DPRD Supardi, Wakil Ketua Irsyad Syafar, Ketua Sekretaris fraksi Golkar Afrizal dan Ketua fraksi Gerindra Hidayat.

Ia mengatakan ada beberapa skema yang disiapkan oleh Gubernur Sumbar seperti penanganan hilir mulai dari pemrov membantu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung fasilitas kesehatan terhadap tiga rumah sakit rujukan COVID-19 yaitu RSUP M. Djamil, RSAM Bukittinggi dan RS Unand.

Kemudian bagi masyarakat berstatus PDP akan ditangani di RSUD, kemudian setelah dinyatakan positif baru diarahkan ke rumaj sakit rujukan

Terkait dengan APD tenaga medis, pemprov sudah memproduksi sendiri dengan kapasitas 700 per hari di setiap konveksi.

Setelah itu untuk tenaga medis, pemprov akan menyediakan tempat tinggal dengan fasilitas hotel yang disediakan pemerintaj

Selain itu Pemrov juga sedang merancang konsep pemberian insentif kepada tenaga medis.

"Namun terpenting adalah bagaimana menyiapkan rasa aman dan nyaman tenaga medis dgn APD yang tersedia," kata dia.

Kemudian untuk penanganan hulu ada beberapa gambaran sebelum ditentukan dalam rapat bersama Forkopimda seperti pembatasan selektif orang masuk ke Sumatera Barat

"Pengajuan penutupan BIM sedang diusulkan kepada Kemenko Maritim karena kewenangan pusat," kata dia.

Sementara itu untuk pembatasan jalu darat, pemprov akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk membatasi orang masuk ke Sumbar dan jika ada yang berpotensi akan dikarantina.

"Pemrov sudah bentuk satgas penanganan dampak sosial ekonomi karena COVID-19," kata dia.