KPU Pariaman tetap lantik ratusan anggota PPS

Minggu, 22 Maret 2020 16:52 WIB

Ketua KPU Kota Pariaman, Sumbar Aisyah. Antara Sumbar/Aadiaat M.S. (ANTARA/ Aadiyat MS)

Pariaman (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman, Sumatera Barat melantik 213 anggota panitia pemungutan suara (PPS) dengan membaginya berdasarkan kecamatan guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah itu.

"Pelantikannya dilaksanakan per-kecamatan atau tidak secara keseluruhan guna meminimalisir penyebaran COVID-19," kata Ketua KPU Kota Pariaman Aisyah di Pariaman, Minggu.

Ia mengatakan rencananya pelantikan dilaksanakan secara serentak di Aula Kantor Wali Kota Pariaman namun karena adanya wabah COVID-19 maka pelaksanaan pelantikan dilaksanakan terpencar guna mengurangi jumlah orang dalam satu lokasi.

Meskipun pelantikan anggota PPS dilaksanakan sekarang namun masa jabatan badan ad hoc tersebut ditunda karena adanya SK KPU RI nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pilkada guna mencegah penyebaran COVID-19 hingga waktu yang belum ditentukan.

Ia menjelaskan dilaksanakannya pelantikan PPS sekarang karena pihaknya telah mempersiapkan kegiatan tersebut dan sesuai dengan surat edaran KPU RI nomor 8 2020 tentang pelaksanaan SK penundaan tahapan Pilkada yang di dalamnya terdapat poin diperbolehkan melantik PPS dengan syarat daerahnya belum terdampak COVID-19 serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan Badan Pengawas Pemilu setempat.

"Namun tentu dalam pelaksanaannya kami menerapkan prosedur operasi standar guna meminimalisir penyebarannya virus ini," katanya.

Ia menyebutkan adapun langkah tersebut yaitu menjaga jarak dengan orang lain paling dekat satu meter, menggunakan hand sanitizer, dan tidak berjabat tangan.

"Selesai pelantikan kami langsung pulang bahkan foto pun tidak berapa," ujarnya.

Ia mengatakan dengan keluarnya SK penundaan tahapan Pilkada tersebut maka verifikasi faktual pendukung calon independen serta pembentukan petugas dan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Ia menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui pasti berapa jumlah KTP pendukung dari pasangan calon independen yang akan diverifikasi untuk di Kota Pariaman.

Sesuai jadwal awal berapa jumlah KTP pendukung yang akan diverifikasi faktual diketahui pada 25 Maret dan 26 Maret dilakukan verifikasi ke lapangan namun karena adanya penundaan maka untuk prosesnya pihaknya menunggu instruksi dari KPU RI.