Program Nikah Sehat Pariaman, sertifikat merah disarankan tunda nikah

id Nikah sehat pariaman,Berita pariaman,Kemenag Pariaman,Pernikahan,Pariaman terkini,Berita sumbar

Program Nikah Sehat Pariaman, sertifikat merah disarankan tunda nikah

Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin membubuhkan tanda tangan pada pencanangan Gerakan Nikah Sehat Kota Pariaman, di Pariaman, Jumat. (Antara/Aadiaat M. S.)

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman, Sumatera Barat, mulai menerapkan pemeriksaan kesehatan calon pengantin melalui program Nikah Sehat Kota Pariaman atau Gens Kopar guna mengantisipasi penyebaran penyakit menular di daerah itu.

"Jadi sebelum nikah calon pengantin diperiksa dulu kesehatannya di Puskesmas atau di rumah sakit," kata Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin saat sosialisasi Gens Kopar di Pariaman, Jumat.

Ia mengatakan pemeriksaan itu bertujuan untuk mengantisipasi tersebarnya penyakit berbahaya di daerah itu salah satunya HIV-AIDS yang mana semenjak 2009 hingga sekarang tercatat 51 kasus.

Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, lanjutnya, calon pengantin akan mendapatkan sertifikat berwarna putih untuk pasangan yang bebas dari indikasi penyakit berbahaya dan berwarna merah untuk pasangan yang terindikasi penyakit.

Untuk pasangan yang mendapatkan sertifikat berwarna merah, lanjutnya maka Pemko Pariaman akan menyarankan untuk menunda pernikahan guna menjalankan pengobatan.

"Oleh karena itu kami sarankan lakukan pemeriksaan enam bulan sebelum pernikahan agar pasangan bisa menjalani pengobatan sebelum menikah," katanya.

Ia menyampaikan dengan adanya pemeriksaan kesehatan tersebut maka terbentuk keluarga sehat dan bahagia sehingga tercipta generasi yang unggul.

Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Kota Pariaman Syahrul mengatakan sebelumnya pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin hanya bisa dilakukan di Puskesmas Naras namun sekarang sudah bisa dilakukan di tujuh atau semua Puskesmas di daerah itu.

"Jika calon pengantin memaksa menikah maka mereka dalam pengawasan kami, dan hanya boleh berhubungan kalau virus tersebut berada di bawah batas ambang," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman Muhammad Nur mengatakan wali mempelai wanita diperbolehkan menangguhkan pernikahan karena kesehatan dan kemiskinan.

"Bahkan wali boleh meminta anaknya untuk diceraikan oleh menantunya melalui pengadilan jika menentunya sakit atau miskin," kata dia.

Ia menyampaikan tidak ada penambahan biaya pernikahan dengan adanya program tersebut, hanya saja proses yang dilalui ditambah yaitu pemeriksaan kesehatan.

Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar