Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan agenda pembicaraan tingkat II Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBM) TA 2018 tidak dihadiri nyaris separuh anggota DPR.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebutkan hanya sebanyak 292 anggota yang menandatangani, termasuk juga izin sudah terhitung dalam agenda Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa.
Total dari anggota adalah sebanyak 560 anggota, menurut Fadli Zon selaku pemimpin rapat sudah memenuhi kuorum sehingga rapat dilanjutkan. Berdasarkan agenda rapat seharusnya dimulai pukul 10.00 WIB, namun rapat baru dimulai pukul 11.20 WIB.
Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa dibuka dengan interupsi sewarna dari beberapa anggota legislatif terkait dengan isu rasisme yang terjadi pada masyarakat Papua.
"Mahasiswa itu harus dilindungi, bukan ditangkap seperti itu," kata Michael Wattimena anggota legislatif Partai Demokrat dari dapil Papua Barat.
Michael juga menuntut agar tragedi rasisme serta pengusiran terhadap mahasiswa di sejumlah daerah seperti Malang, Surabaya dan Yogyakarta supaya diusut tuntas.
"Kalau memang ada hoaks, ya ini harus diselesaikan, harus ditindaklanjuti, siapa sebenarnya yang melemparkan bendera merah putih ke selokan," ujar Michael.
Sementara itu, Steven Abraham legislator dari Partai Gerindra dapil Papua juga sepakat dengan Michael, bahkan ia meminta Kapolri untuk turun langsung menindaklanjuti informasi yang tidak benar.
"Jangan asal hoaks, atau bilang itu hoaks, ditelusuri dulu oleh pihak aparat, apalagi kalau memang benar ada unsur TNI-Polri yang terlibat dalam kasus rasis itu," ucap Steven.
Fadli Zon yang memimpin Rapat Paripurna tersebut juga menyerukan untuk akan ada tindakan lanjutan jika memang ada unsur yang disengaja oleh pihak-pihak lain.
Berita Terkait
DPRD Agam Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati 2023
Kamis, 28 Maret 2024 14:42 Wib
Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara
Senin, 26 Februari 2024 13:16 Wib
Delapan puskesmas di Kabupaten Solok raih akreditasi paripurna
Selasa, 13 Februari 2024 5:50 Wib
Wali Kota Hendri Septa apresiasi Akreditasi Paripurna RSUD Rasidin
Senin, 22 Januari 2024 11:42 Wib
Sebagian besar Faskes di Pariaman telah berakreditasi Paripurna
Selasa, 9 Januari 2024 13:23 Wib
Pemkot Pariaman bertekad RSUD dr. Sadikin raih peringkat paripurna
Kamis, 23 November 2023 19:55 Wib
RSUD Lubuk Sikaping berhasil Pertahankan Akreditasi Paripurna
Kamis, 14 September 2023 18:34 Wib
Bupati Pesisir Selatan bersama Forkopimda Ikuti Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden RI
Rabu, 16 Agustus 2023 12:30 Wib