PKS pilih sikap sebagai oposisi dan berada di luar pemerintahan

Jakarta, (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih sikap sebagai oposisi dan berada di luar pemerintahan hasil Pemilu 2019 agar dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak prorakyat.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pada diskusi "Polemik: Utak Atik Manuver Elite" di sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu, mengatakan sikap sebagai oposisi ini meskipun belum menjadi sikap resmi PKS, tapi sebagian besar elit PKS memiliki pandangan dan sikap yang sama, yaitu PKS berada di luar pemerintahan.

"Sikap resmi PKS akan diputuskan dalam musyawarah majelis syuro partai," katanya.

Meskipun berada di luar pemerintahan, kata dia, tapi elit PKS tetap membangun komunikasi dengan partai pendukung pemerintah yang menunjukkan PKS bersikap kritis tapi berkomunikasi dengan pemerintah.

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, elit PKS secara resmi belum melakukan pertemuan dengan pemerintah maupun partai pendukung pemerintah.

Pertemuan yang dimaksudkan Mardani Ali Sera adalah seperti pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih

Joko Widodo di Stasiun MRT. Kemudian Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati.

Sebelumnya juga Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana.

"Bagi PKS yang lebih utama adalah kejelasan sikap partai memilih posisi dimana? PKS secara tegas memilih sikap di luar pemerintahan," katanya.

Mardani menjelaskan, kalau suatu saat elit PKS bertemu dengan pemerintah atau ketua umum partai pendukung pemerintah kemudian bersalaman dan berbincang-bincang, itu menunjukkan PKS tetap berteman dengan pemerintah, tapi masyarakat dapat memahami posisi PKS di luar pemerintahan.

Soal pertemuan Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono dan Zulkifli Hasan, dengan Jokowi, menurut dia, setiap partai memiliki kebijakan dan mekanisme pengaturan masing-masing.

"PKS melihat, pertemuan di tingkat elit itu, ada sebagian pendukung yang kecewa, dan kekecewaan itu bisa saja disalurkan ke partai oposisi," katanya. (*)