Keengganan pemudik pulang kampung

id mudik,arus mudik lebaran,jalur mudik,jalintim,jalinsum,jalinbar,jalan rusak,para pemudik,jalan lintas sumatera

Perbaikan jalan di Kilometer 17, Jalan Lintas Timur Sumatera wilayah Sumsel (ANTARA News Sumsel/Dolly Rosana)

Palembang (ANTARA) - "Mudik gak ya"

"Ah malas mudik. Jalan banyak rusak parah".

"Maaf ya mak tahun ini gak mudik, tiket pesawat mahal".

"Kalau aku mudik lewat darat dari Jawa ke Sumatera ala mak bisa tulangku patah-patah melewati jalan rusak parah".

Begitu ungkapan sejumlah nitizen di media sosial yang berada di perantauan di luar Sumatera setelah mendapat informasi banyak jalur mudik di jalan lintas Sumatera di beberapa wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Utara mengalami kerusakan parah.

Keragu-keraguan para pemudik di perantauan itu "pulkam" (Pulang kampung) pada Lebaran 1440 Hijriah kali ini juga disebabkan melambung tingginya harga tiket pesawat, meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terhitung 15 Mei 2019 menurunkan harga antara 12-16 persen.

Namun, banyak pendapat bahwa penurunan tiket pesawat itu tidak signifikan dan tidak pula berpengaruh terhadap lonjakan penumpang pesawat menjelang dan sesudah Lebaran tahun ini.

Dampak kenaikan tiket pesawat mahal ini dalam beberapa bulan terakhir membuat sejumlah bandara di Indonesia seperti Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB) Palembang, Sumatera Selatan yang biasanya ramai bak pasar dan sibuk melayani penumpang kini terlihat agak sepi.

Tiket pesawat mahal itu membuat 3.913 jadwal penerbangan domestik dan internasional di Bandara SMB II Palembang selama April 2019 terpaksa dibatalkan.

Akibatnya PT Angkasa Pura II mengalami kerugian miliaran rupiah, kata otoritas bandara itu.

Executive General Manager Bandara SMB II Palembang Fahroji mengatakan pergerakan pesawat dan penumpang domestik maupun internasional mengalami penurunan rata-rata 25 persen selama periode tersebut.

Menurut dia, selama periode Januari-April 2019, pergerakan penumpang di Bandara SMB II mencapai 1.274.888 orang, jumlah tersebut turun jika dibandingkan periode yang sama pada 2018, yakni 1.666.675 orang, artinya terdapat penurunan 391.787 penumpang.

Sedangkan pergerakan pesawat selama periode Januari - April 2019 jumlahnya sebanyak 11.703 dari 15.616 jadwal yang sudah ditetapkan, setidaknya 1.000 penerbangan dibatalkan setiap bulan.

Akibat penurunan kitu, Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara SMB II Palembang mengaku rugi hingga Rp3 miliar per bulan, kendati demikian fenomena mudik Lebaran masih diharapkan bisa menampal kerugian tersebut.

Sedangkan berkaitan dengan kerusakan jalan di sejumlah titik jalur utama arus mudik jalan lintas timur Sumatera, jalan lintas tengah Sumatera, jalan lintas barat Sumatera di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) meliputi di antaranya Lampung, Sumatera Selatan, dan Jambi kini menjadi sorotan.

Perbaikan dan pemeliharaan jalan negara (non-tol) ini sepertinya dalam kurun beberapa tahun terakhir terabaikan dampak dari kebijakan pemerintahan pusat saat ini memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan tol di berbagai wilayah di Indonesia. Pembangunan tol ini diperkirakan menguras biaya ratusan triliun rupiah.

Di satu sisi pembangunan infrastruktur jalan tol ini cukup positif untuk keadilan rakyat dan daerah sehingga tidak terfokus di Jawa saja (Jawa sentris). Tapi disisi lain jalan negara non-tol menjadi terabaikan. Ini sebuah dilema yang harus dituntaskan dan perlu terebosan langkah perbaikan oleh pemerintah.

Jalan negara lintas timur Sumatera yang cukup parah saat ini adalah menghubungkan Kota Palembang-Jambi sepanjang 280 kilometer yang biasanya jarak tempuh 5-6 jam kini bisa menjadi 8-10 jam.

"Paling parah rusak jalan dan banyak lubang menganga menuju Jambi itu mulai dari Betung hingga Banyung Lincer wilayah perbatasan Jambi," ungkap sejumlah sopir bus travel jurusan Palembang-Jambi.

Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang merasa gerah terhadap kerusakan jalan negara ini telah mengirim surat dan mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperbaiki jalan tersebut.

Paling tidak jalur mudik utama jalan lintas timur (Jalintim) Sumatera ini harus segera diperbaiki atau bisa lancar dilalui kendaraan menjelang hari H mudik dan balik Lebaran.

Sebab jalur ini menghubungkan sejumlah provinsi yakni Sumsel, Jambi, Riau, dan Sumatera Utara, serta sejumlah kabupaten dan kota di wilayah Sumatera.

"Saya sudah menyurati Menteri PUPR agar jalur mudik di Wilayah Sumatera Selatan sebelum mudik selesai diperbaiki, meski diinformasikan lelang (tender) perbaikan jalan itu telah dua kali gagal," kata Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Namun, Deru tetap optimistis kerusakan jalan negara dan jalan provinsi di Sumsel bisa dituntaskan sebelum hari H mudik Lebaran 2019, sehingga arus mudik ke wilayah Sumsel berjalan lancar.

Agus dan Risky dua warga asal Sumsel yang merantau ke Jambi mengutarakan jika jalan Jambi-Palembang itu belum diperbaiki ragu mudik ke Kampung halamannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel.

"Malas pulang, nyapeki badan nyetir melalui jalan tersebut," kata Risky yang mengakui mengikuti informasi perkembangan kondisi jalan tersebut melalui medsos dan media massa.

Perbaikan jalan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, hingga ke perbatasan Provinsi Jambi sudah dilakukan sejak pekan lalu untuk menyediakan infrastruktur yang layak dalam menyambut arus mudik Lebaran 2019.
Dokumen - Antrean kendaraan truk di jalan rusak di wilayah Sumatera wilayah Sumsel (ANTARA News Sumsel/Feny Selly)


Mulai dikerjakan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Palembang, Sabtu mengatakan, Jalan Lintas Timur di Sumatera tepatnya Palembang-Jambi menjadi target utama karena mengalami kerusakan parah sejak beberapa bulan terakhir.

Bahkan, lanjut Menteri, diketahui banyak mobil dan truk terguling sehingga membuat kemacetan.

Basuki mengatakan timnya sudah memantau langsung ke jalan jurusan Sungai Lilin dan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

“Jalan Palembang batas Jambi, di Musi Banyuasin minggu lalu ini sudah mulai dikerjakan. Karena dua kali tender batal, saya sudah kirim Dirjen Bina Marga untuk mengecek,” kata Basuki setelah memantau Tol Pematang Panggang-Kayu Agung, Sumsel.

Ia mengatakan lantaran batalnya tender tersebut telah membuat target selesai pengerjaan menjadi molor. Seharusnya jalan di Musi Banyuasin itu sudah mulus pada awal Ramadhan untuk menyambut musim mudik lebaran.

“Batal ini karena ada yang tidak sesuai. Sekarang tender diulang lagi, sehingga pekerjaan pakai dana darurat dulu,” kata Basuki.

Selain mengurus ruas jalan Palembang-Jambi, Kementerian PUPR juga memperbaiki kerusakan jalan mulai dari Lampung hingga Palembang yang terbagi dalam 5 paket pengerjaan.

"Lima paket batal semua. Kalau ini ditabrak, takutnya jadi masalah. Kita mulai awal lagi, sekarang sedang tender," kata Basuki.

Meski dijumpai sejumlah kendala, Basuki menjamin bahwa sebelum lebaran semua ruas jalan di perbatasan Palembang-Jambi ini sudah selesai.

Jalan yang berlubang relatif kecil akan ditutup terlebih dahulu dengan aspal sembari menunggu proses tender rampung, kata dia.

Kementerian PUPR juga menyiapkan anggaran dana sekitar Rp20 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Sumatera pada 2018 .

"Anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp106,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatera berkisar Rp20,32 triliun," kata Basuki Hadimuljono.

Menteri Basuki menjelaskan anggaran Rp 20,32 triliun untuk Pulau Sumatera tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketahanan air dan pangan sebesar Rp7,42 triliun, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan sebesar Rp8,86 triliun, infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp2,52 triliun dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp1,51 triliun.

Menteri Basuki mengakui bahwa tantangan disparitas di Pulau Sumatera masih besar karena kegiatan ekonomi masih dominan di bagian timur dibandingkan barat.

Hal itu juga terkait dengan kondisi geografis Pulau Sumatera, khususnya terkait potensi kebencanaan yang menjadi perhatian dalam membangun infrastruktur.

"Namun tantangan tersebut harus kita jawab dengan tepat. Dibangunnya jalan tol di pesisir timur Sumatera, akan diikuti pembangunan ruas tol penghubung (feeder) seperti Tol Padang-Pekanbaru dan Bengkulu-Palembang," jelasnya.

Jalan tol Trans Sumatera terdiri dari 24 ruas dengan total panjang mencapai 2.704 km dan terbagi menjadi 2.004 km jalan tol di Pantai Timur dan 700 km jalan tol penghubung (feeder) diantaranya Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Palembang Indralaya, dan Pekanbaru-Padang.

"Di luar APBN, kebutuhan investasi untuk pembangunan ruas tol di Sumatera mencapai Rp130 triliun," tegas Menteri Basuki.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga akan mengecek kesiapan jalan tol Palembang-Lampung untuk memastikan kondisi pembangunan jalan tol tersebut apakah sudah siap digunakan untuk jalur mudik lebaran nanti.

"Saya bersama bersama Menteri PUPR akan memantau untuk memastikan jalan tol tersebut apakah bisa digunakan atau tidak," kata Menteri Budi Karya ketika ditanya wartawan di Palembang, Sabtu.

Ia menjelaskan pengecekan jalan tol tersbut dilakuakn mulai dari Provinsi Lampung selanjutnya menuju Kayuagung, Sumsel.

Ini penting dilakukan sebab jalan tol tersebut penting mengingat arus mudik dan balik lebaran kendaraan akan padat sehingga perlu jalur alternatif," ujar dia.

Berdasarkan informasi jalan tol Palembang-Kayuagung menuju Lampung diperkirakan sudah dapat digunakan. tahun ini, meski kondisinya belum begitu sempurna karena masih ada yang belum mulus.

"Mudahan- mudahan jalan tol itu sudah dapat digunakan secara fungsional untuk mudik Lebaran 2019," kata Menhub.

Semoga perbaikan jalan itu selesai dikerjakan guna kelancaran arus mudik dan balik Lebaran. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar