Menanti sikap lapang dada elite politik

id elit politik,negarawan,rekonsiliasi,pemilu

Ilustrasi kertas suara untuk menentukan presiden/wakil presiden masa jabatan 2019-2024 pada Pemilu 2019. (ANTARA Foto/HO/ A Nikhma)

Jakarta (ANTARA) - Meskipun hasil penghitungan suara Pilpres 2019 yang resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum ditetapkan, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei telah memperlihatkan sinyal kandidat mana yang jadi pemenang.

Setelah melewati pertarungan yang cukup sengit antarkubu selama beberapa bulan masa kampanye, momen pencoblosan telah terlaksana dan kubu pemenangnya sudah bisa ditebak, kini saatnya untuk merajut kembali simpul-simpul persahabatan dan persaudaraan di antara elite, simpatisan dan pendukung kubu-kubu yang berkompetisi.

Di masa kampanye, pada tataran akar rumput, pertikaian yang seru berlangsung di akun-akun media sosial. Di tataran elite politik, yang secara sosial ekonomi bisa dikategorikan sebagai kelas sosial yang makmur sejahtera, rekonsiliasi setelah rivalitas politik bisa berlangsung secara cepat.

Rekonsiliasi paling signifikan yang berdampak pada stabilitas politik adalah ketika pihak yang kalah segera mengucapkan selamat kepada pemenang pemilu.

Di negara-negara demokrasi yang sudah mantap, ucapan selamat kepada pemenang dari pihak yang kalah dalam pemilihan presiden relatif tak berlarut-larut. Mengapa? Sebab, kekalahan dalam rivalitas politik tidak berarti kematian karier seorang politikus.

Di samping itu, politikus yang berlapang dada juga akan dicatatsejarah tentang bagaimana sang politikus menghadapi situasi kekalahan. Para negarawan, antara lain,ditandai dengan kemampuannya atau kesanggupannya untuk berdamai dengan kekalahan yang dia alami.

Dalam Pilpres 2019 ini, tiga jam setelah sejumlah lembaga survei mengumumkan hasil hitung cepat, yang hasilnya seragam dengan kemenangan pasangan calon nomor urut 01 (Jokowi/KH Ma'rufAmin) atas rivalnya nomor urut 02 (PrabowoSubianto/SandiagaUno) dengan selisih sekitar sembilan persen, kedua kubu yang bersaing telah menyelenggarakan jumpa pers dengan klaim kemenangan di pihak masing-masing.

Pada titik inilah drama politik belum berakhir. Bahkan mungkin akan sedikit meningkat suhunya sampai ada keputusan dari KPU siapa pemenang dalam Pilpres yang menelan dana sekitar Rp25 triliun itu.

Bila elite politik yang berkontestasi dalam Pilpres 2019 mengikuti nalar keilmuan yang lugas, yang mengakui supermasi metodologi survei yang dilakukan sebagian besar lembaga survei yang memenangkan salah satu kubu, dalam hal ini kubu nomor urut 01, publik tak perlu mengalami berlarut-larutnya problem politik pascapencoblosan.

Namun nalar politiklah yang dominan yang sering menjadi sindrom politikus yang kalah dalam kontestasi pemilu. Itu sebabnya, meskipun kubunya dinyatakan memperoleh jumlah suara di bawah perolehan pesaingnya, Prabowo Subianto menyatakan bahwa pihaknya meraih kemenangan berdasarkan hitung cepat yang dilakukan lingkaran internalnya.

Namun, yang pantas disanjung dari Prabowo adalah seruannya kepada pendukungnya untuk tidak melakukan kekerasan, tindakan anarkis tapi menjaga keamanan, tenang, dan mengawal kotak suara yang berisi surat suara sampai tingkat kecamatan sebagai bukti kemenangan kubunya.

Sementara itu, capres Joko Widodo, dalam pidato pascahitung cepat sejumlah lembaga survei yang menyatakan kemenangan kubunya, menyerukan persatuan dan persaudaraan seluruh rakyat. Jokowi juga memberikan apresiasi kepada aparat keamanan yang sukses mengamankan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019.

Tampaknya, dalam suasana menunggu hasil penghitungan resmi perolehan suara kedua kontestan dari KPU, publik perlu diingatkan kembali bahwa rivalitas Jokowi dan Prabowo dalam Pilpres 2019, yang merupakan pertarungan ulang 2014, bukanlah rivalitas abadi.

Peran Prabowo dalam dukungannya kepada Jokowi cukup besar ketika mantan Wali Kota Surakarta itu mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Fakta di atas bisa menjadi referensi untuk menerka bahwa cepat atau lambat, Prabowo pada akhirnya akan menyampaikan selamat kemenangan kepada Jokowi sebagai presiden petahana yang akan memerintah untuk kedua kalinya, 2019-2024.

Problem politik di tataran elite terkait hasil akhir Pilpres 2019 perlu segera diatasi dan dituntaskan. Dengan penuntasan persoalan elitis itu, setidaknya pemerintah akan segera berfokus pada persoalan-persoalan riil bangsa.

Publik pun layak berharap bahwa kubu Prabowo yang merupakan gabungan sejumlah parpol konsisten untuk menjadi kubu oposisi, berperan mengoreksi implementasi kebijakan pemerintah yang dinilai melenceng dari kepentingan rakyat banyak.

Bila kubu Prabowo tergoda masuk dalam pemerintahan Jokowi, yang dikhawatirkan adalah peluang terjadinya oligarkis politik, yang ujung-ujungnya kepentingan rakyat banyak akan terabaikan.

Kenapa oligarkis politik itu perlu dicegah? Sebab ada indikasi bahwa selama ini sudah terjadi oligarkis kapital di kalangan pendukung elitis kedua kubu yang bertarung dalam Pilpres 2019 itu.

Para aktivis demokrasi yang melakukan penelitian tentang fenomena oligarkis ekonomi menunjukkan bahwa dalam praktik bisnis, ada gejala kepemilikan saham dari kedua kubu yang bersaing dalam Pilpres 2019 dalam bisnis pertambangan yang dampak negatifnya dirasakan oleh rakyat yang hidup di seputar kawasan tambang.

Demokrasi yang ideal tentu mensyaratkan tiadanya oligarki politik maupun ekonomi di antara para elite politik yang sedang memerintah dengan elite yang memainkan peran sebagai oposan.

Tampaknya pekerjaan rumah di sektor politik baik untuk kubu pemenang maupun kubu yang kalah, yang diharapkan menjadi kekuatan oposisi yang konsisten membela rakyat sedang menghadang di depan mata.

Untuk kepentingan itulah, problem politik yang muncul terkait klaim-klaim kemenangan dalam Pilpres 2019 harus segera diakhiri sesegara mungkin, dengan kebesaran jiwa dari kubu kecundang untuk mengucapkan selamat kepada pemenang.





Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar