Padang butuh penambahan SMP baru

id sekolah baru

Padang butuh penambahan SMP baru

Pelaksanaan diskusi kelompok terpumpun dengan tema Penerimaan Peserta Didik Baru yang transparan digelar oleh Ombudsman Sumbar di Padang, Selasa (26/3) (Antara Sumbar/Ikhwan Wahyudi)

Padang, (ANTARA) - Kota Padang, Sumatera Barat membutuhkan penambahan SMP baru agar perbandingan antara jumlah SD dengan SMP menjadi lebih ideal.

"Saat ini di Padang memiliki SD baik negeri dan swasta 420, sementara SMP yang ada baru 97, artinya itu baru 25 persen dari kebutuhan yang ada tersedia jika menggunakan komposisi satu kelas 32 orang," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang Danti Arvan di Padang, Selasa usai diskusi kelompok terpumpun tentang Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2019 yang digelar Ombudsman Sumbar.

Menurut dia pihaknya sedang mengupayakan agar ketimpangan jumlah SD dengan SMP tersebut dapat diatasi.

"Solusinya pertama adalah penambahan ruang kelas baru, kemudian tentu saja mendirikan unit sekolah baru," ujarnya.

Ia menilai kalau penambahan ruang kelas baru hanya bisa dilakukan dengan di sekolah yang sudah ada, sementara untuk unit sekolah baru bisa disesuaikan dengan sistem zonasi.

"Unit sekolah baru bisa dibangun di daerah yang penduduknya sedang bertumbuh dan komplek perumahan yang dominan dihuni pasangan usia subur," kata dia.

Pemerintah Kota Padang telah mengkaji berdasarkan data daya tampung maka kecamatan yang prioritas dibangun SMP baru adalah di Koto Tangah, Kuranji, Pauh, Lubuk Begalung dan Lubuk Kilangan.

"Yang pertama digarap adalah pengadaan tanah, setelah itu baru mencari pendanaan untuk membangun SMP," kata dia.

Untuk tahap awal yang prioritas utama adalah di Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji dan Dinas Pendidikan akan memasukan usulan tersebut dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang).

Ia menyampaikan terkait dengan penerapan zonasi dalam penerimaan siswa baru merupakan salah satu pekerjaan jangka panjang untuk menyeimbangkan jumlah masyarakat dengan sekolah yang ada di satu wilayah.

Dulu satu kelas itu 40 siswa, sekarang kebijakan terbaru 32, bisa jadi ke depan turun menjadi 25 orang sehingga penambahan sekolah baru mendesak dilakukan secara bertahap, ujarnya. (*)