NU Jerman: Pemerintah Perlu Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Sabtu, 2 Maret 2013 19:28 WIB

Pekanbaru, (Antara) - Nahdlatul Ulama (NU) Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Jerman mengisyaratkan pemerintah RI agar segera mengubah orientasi dan kebijakan ekonomi yang memperkuat ekonomi nasional, khususnya ekonomi kerakyatan. "Kebijakan tersebut diperlukan agar rakyat sejahtera dan negara terbebas dari jerat utang," kata Suratno, Ketua Tanfidz PCI NU Jerman, dalam surat elektroniknya diterima Antara Pekanbaru, Sabtu. Ia mengatakan itu terkait dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan lawatan ke Berlin (Jerman) dan Budapest (Hungaria) pada tanggal 3--8 Maret 2013. Kunjungan tersebut dalam rangkaian ITB (Internationale Tourismus Borse) Berlin, 6--10 Maret 2013. Pertumbuhan ekonomi makro nasional--yang diklaim sebesar antara 6--7 persen--, menurut dia, bukan pertumbuhan yang riil ada di tengah masyarakat. Angka pertumbuhan sebesar itu, kata dia, hanya pertumbuhan di kalangan skala kecil pengusaha yang sebagian besar juga dikuasai asing. "Ekonomi rakyat makin terupuk ketika tidak mendapatkan subsidi, serta tidak mendapat perlindungan pemerintah dari serbuan produk asing," katanya. Apalagi KUR yang selama ini dipropagandakan hingga kini belum menyentuh pada rakyat yang membutuhkannya. Bantuan produktif di sektor pertanian baik berupa teknik dan proteksi serta fasilitas pasar, akan jauh lebih berarti dan lebih dibutuhkan rakyat ketimbang bantuan langsung tunai (BLT) yang konsumtif yang mengakibatkan rakyat menjadi pasif. Ekonomi akan tumbuh, kata dia, bila rakyat bertindak kreatif dan ini perlu fasilitas dan insentif yang memadai. Terkait dengan ITB Berlin 2013, NU Jerman memberikan apresiasi atas kesuksesan Indonesia menjadi negara partner bagi penyelenggaraan ITB 2013 di Berlin. Diharapkan apa yang disepakati selama ITB 2013 berlangung bisa diwujudkan dalam bentuk nyata peningkatan kerja sama Jerman-Indonesia. (*/sun)