Sumbar Perlu Tingkatkan Daya Saing

Padang, (Antara) - Ketua DPD RI Irman Gusman mengingatkan Provinsi Sumatra Barat perlu meningkatkan daya saing karena dari hasil survei Bank Indonesia berada di urutan 16 secara nasional atau posisi tengah-tengah dari jumlah provinsi yang ada. "Sumbar dilihat dari hasil survei BI yang dituangkan dalam buku Daya Saing Daerah 2011, berada pada peringkat enam untuk di pulau Sumatra dan 16 tingkat nasional," kata Irman Gusman di Padang, Kamis. Ketua DPD RI menyampaikan hal ini dalam ceramah tentang Tantangan Sumbar dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) yang diselenggarakan Pemprov Sumbar, dihadiri Wagub Muslim Kasim dan bupati/wali kota. Ia mengatakan daya saing tertinggi di Sumatra adalah Sumut (peringkat delapan nasional), Riau posisi ke dua (urutan 10 nasional), Lampung posisi ke tiga (peringkat 13 nasional), Jambi peringkat empat dan Sumsel peringkat lima. "Jadi, daya saing Sumbar berada di bawah Jambi dan Lampung, tapi di atas Bengkulu dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk di wilayah Sumatra." Menurut dia, hal ini tentu harus menjadi perhatian bersama semua pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan daya saing tersebut. Indikator yang dipakai sebagai dasar perhitungan daya saing antar provinsi di Indonesia adalah kemampuan ekonomi, peraturan daerah (Perda), izin usaha, kualitas infrastruktur, iklim investasi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, pemangku kepentingan di daerah Sumbar dalam rentang waktu dua tahun ke depan, mestinya memberi perhatian meningkatkan daya saing dalam menghadapi persaingan global. Peningkatan yang dilakukan tentu mengacu pada variabel-variabel yang sudah disiapkan oleh BI, sehingga saat berlaku AEC siap untuk menghadapinya. "Dalam pembuatan regulasi di daerah, penting memperhatikan aspek-aspek yang tidak mempersulit kalangan penanam modal untuk berinvestasi," ujarnya. Menurut dia, dalam upaya mengelola karakter potensi ekonomi tersebut, sehingga dikonversi menjadi nilai tambah maka diperlukan beberapa prasyarat. Prasyarat tersebut yakni kesamaan dan kesatuan tekad dari seluruh pemerintah daerah di Sumbar, karena tanpa itu pada era desentralisasi ini akan sibuk bekerja sendiri tanpa koordinasi. Padahal, koordinasi pada lingkup provinsi diperlukan untuk menjahit berbagai potensi masing-masing daerah sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh dan sinergitas. Selain itu perlu sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, serta aturan-aturan yang memudahkan penanam modal, selama ini hambatan daya saing karena faktor lemahnya sistem hukum dan praktek pungutan liar. Sementara yang ke tiga, perlunya dukungan sosial yang berupa ketertiban, toleransi dan keamanan, serta SDM diperlukan untuk mengelola potensi yang dimiliki saat ini dengan melibatkan kekuatan perantau. "Jika potensi-potensi dimiliki Sumbar seperti sektor pariwisata dapat dimaksimalkan, tentu peluang Sumbar untuk berkembang sangat terbuka dan menjadi kekuatan bagi Indonesia dalam menghadapi AEC," katanya. (*/sun)