Laporan hasil evaluasi SAKIP 2018 Kota Solok bernilai B

id penghargaan SAKIP,Hasil SAKIP Kota Solok,Zul Elfian

Wali Kota Solok, Zul Elfian menerima penghargaan penilaian SAKIP bernilai B dari Kemenpan RB, Syafrudin di Bandung, Senin (28/1). (ANTARA SUMBAR/istimewa)

Solok, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kota Solok kembali meraih penghargaan laporan hasil evaluasi bidang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat B atau kategori baik dalam evaluasi SAKIP 2018.

Penghargaan nasional yang diperoleh Kota Solok di awal 2019 ini, diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafrudin kepada Wali Kota Solok, Zul Elfian, Senin (28/1) di Trans Convention Center, Bandung.

Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP 2018 tersebut meliputi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota yang masuk dalam wilayah I yang terdiri dari seluruh pemerintah provinsi, kabupaten atau kota di Sumatera, Jawa Barat dan Banten.

Wali Kota Solok, Zul Elfian usai menerima penghargaan dari Menpan-RB mengatakan bersyukur dengan raihan yang kembali dicapai oleh Pemkot Solok, meskipun masih meraih predikat yang sama dengan 2016 dan 2017 silam.

"Terima kasih kepada jajaran di lingkungan pemda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja dengan baik sehingga predikat B SAKIP bisa dipertahankan," ujarnya.

Meskipun hasil ini sama dengan tahun sebelumnya, namun raihan ini patut disyukuri dan menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik kedepannya. Masing-masing OPD harus menjunjung tinggi komitmen mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

Ia berharap LHE-SAKIP Kota Solok tahun depan dapat ditingkatkan ke kategori yang lebih baik yakni BB bahkan predikat A. Hasil yang dicapai saat ini, memberikan pesan bahwa masih banyak yang harus dikerjakan dan diperbaiki dalam sistem Pemerintahan setempat.

"Hasil ini tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi kita di pemkot, khususnya di jajaran pimpinan OPD dan penerapan serta hasil evaluasi SAKIP ini akan menjadi dasar penerapan reward dan hukuman bagi pimpinan dan OPD serta disamping itu, kami akan terus berkonsultasi dengan pihak Kemenpan-RB," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafrudin mengungkapkan birokrasi saat ini harus bisa bersifat efektif dan efisien, bersih dan akuntabel yang bisa dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya harus bisa membangun sistem yang tepat tujuan kepada kesejahteraan masyarakat, dan disana menciptakan SAKIP yang dilegalkan melalui beberapa aturan antara lain PP Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan dan Perpres 29 tahun 2014 tentang SAKIP.

"Melalui penerapan SAKIP ini pemerintah daerah bisa menciptakan program dan kegiatan pemerintah yang tidak berorientasi kepada menghabiskan anggaran tapi lebih kepada merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kinerja program dan kegiatan yg tepat sasaran, hemat efektif dan efisien," katanya.

Ini terbukti dengan beberapa testimoni yang disampaikan oleh beberapa kepala daerah dimana penerapan SAKIP terdapat efisiensi anggaran dari sebelumnya, sehingga bisa melaksanakan program dan kegiatan yang lebih pro kesejahteraan masyarakat. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar