Obama Didesak Dukung Perjanjian Perdagangan Senjata

Selasa, 26 Februari 2013 15:01 WIB

PBB, (Antara Sumbar) - Sebanyak 36 kelompok pengawas senjata dan hak asasi menyurati Presiden Barack Obama agar mendukung perjanjian internasional terkait perdagangan senjata menjelang perundingan perdagangan senjata di PBB pada bulan depan. Pejuang pengawasan senjata mengatakan setiap menit seorang mati di dunia akibat kekerasan bersenjata sehingga konvensi diperlukan untuk mencegah arus pengiriman senjata gelap ke daerah konflik dan meningkatkan perang dan kekejaman. Majelis Umum PBB bulan Desember memutuskan untuk memulai perundingan-perundingan pertengahan Maret tentang perjanjian internasional pertama untuk mengatur perdagangan senjata global senilai 70 miliar dolar AS setelah satu konferensi Juli gagal mencapai kesepakatan karena Amerika Serikat dan negara-negara lain menginginkan tambahan waktu. "AS sebagai pemasok senjata terkemuka dunia, memiliki tanggung jawab khusus untuk memberikan kepemimpinan yang diperlukan bagi satu ATT (perjanjian perdagangan senjata) dengan standar setinggi mungkin bagi pengiriman senjata konvensional dan amunisi," kata isi surat yang dikirim ke Obama pada Jumat malam itu seperti di Reuters. Perjanjian Perdagangan Senjata dapat menjadi satu alat penting untuk membantu mengurangkan penderitaan manusia yang disebabkan oleh transfer-transfer senjata internasional yang tidak bertanggung jawab. Kelompok 36 yang menulis surat itu termasuk Amnesty International USA, Arms Control Association, Friends Committee on National Legislation, Oxfam America, National Association of Evangeliscals dan kelompok-kelompok lainnya. Hal penting dari perjanjian itu adalah menetapkan standar transfer bagi semua transfer lintas perbatasan dari segala tipe senjata konvensional-- ringan dan berat. Juga akan menetapkan ketentuan-ketentuan mengikat bagi negara-negara untuk meninjau semua kontrak senjata lintas perbatasan untuk menjamin amunisi itu tidak akan digunakan dalam pelanggaran hak asasi manusia, tidak melanggar embargo dan tidak dialihkan secara tidak sah. Juru bicara Wakil Dewan Keamanan Nasional AS Caitlin Hayden mengonfirmasikan surat itu dan mengatakan pihaknya "mengajukan sejumlah masalah penting." Ia mengatakan Washington akan mendukung satu perjanjian berdasarkan syarat-syarat tertentu. "Konferensi Perjanjian Perdagangan Senjata Maret 2013 itu akan mengusahakan satu Perjanjian Perdagangan Senjata yang akan membantu keamanan internasional, (dan) melindungi hak kedaulatan negara-negara untuk melakukan perdagangan senjata yang sah," katanya dalam satu email memberikan pernyataan publik yang ekstensif AS mengenai perjanjian itu dalam beberapa bulan belakangan ini. Hayden mengatakan Washington tidak akan mendukung satu perjanjian yang melanggar hak konstitusional para warga AS untuk memiliki senjata- satu masalah politik yang peka di AS. Karena pemberlakuan satu perjanjian bulan depan akan membutuhkan konsensus,AS dan semua delegasi lain memiliki hak-hak veto. "Tujuan AS adalah membawa negara-negara lain sejalan dengan praktek-praktek terbaik AS, yang akan memiliki dampak kemanusian yang positif dan mengurangi peluang arus senjata gelap kepada teroris-teroris dan mereka yang akan melakukan pelanggaran hak asasi manusia," kata Hayden. Dia juga mengatakan Washington tidak akan menyetujui satu "perjanjian yang lemah." Jika satu perjanjian disetujui, akan perlu diratifikasi oleh negara-negara penandatangan sebelum diberlakukan. Kelompok pro-senjata AS, National Rifle Association (NRA), berikrar akan berusaha keras untuk mencegah ratifikasi perjanjian itu jika perjanjian itu disetujui Washington. (*/jno)