Bandung, (Antaranews Sumbar) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah daerah cenderung lebih banyak mengeluarkan ongkos birokrasi daripada menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah.
"Teman-teman di daerah mungkin harus mengoreksi, pemerintah daerah tentu lebih banyak ongkos birokrasinya dibandingkan dengan ongkos pembangunannya atau anggaran modalnya," kata Wapres Jusuf Kalla saat memberikan pidato kunci dalam Kongres ISEI ke-20 di Bandung, Rabu malam.
Ketidakseimbangan antara anggaran belanja pegawai daerah dan pembangunan infrastruktur tersebut menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu meningkat setiap tahun.
Menurut Wapres, kenaikan anggaran belanja negara tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh wilayah di Tanah Air.
"APBN pemerintah dalam setiap 10 tahun naik dua kali lipat. Dulu, kalau diukur (dengan) dikurangi inflasi dan macam-macam, maka pertambahannya hanya 2,5 kali. Tetapi tidak simetris dengan pertumbuhan," jelas Wapres.
Oleh karena itu, Wapres mengatakan, kualitas anggaran pemerintah masih harus selalu diperbaiki, khususnya terkait penganggaran belanja 'ongkos internal' tersebut.
Wapres mengatakan anggaran belanja pemerintah terus mengalami kenaikan hingga 100 persen setiap 10 tahun. Namun, kenaikan tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang baik.
Saat ini anggaran belanja pemerintah di APBN Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.200 triliun, sementara 10 tahun lalu total anggaran di APBN sekitar Rp1.000 triliun dan 20 tahun yang lalu anggaran pemerintah sekitar Rp500 triliun.
Dengan kenaikan anggaran sebesar 100 persen setiap 10 tahun tersebut, nilai pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen menjadi terasa kecil dan tidak sebanding dengan kenaikan itu. (*)
