Palu, (Antaranews Sumbar) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengimbau kepada masyarakat agar menghentikan melakukan gerakan "#2019 Ganti Presiden/Ganti Jokowi" maupun "#2019 Tetap Jokowi/Jokowi 2 Periode", mengingat kini belum saatnya kampanye pemilihan umum untuk memilih pemimpin tertinggi di negeri ini.
"Karena ini belum waktunya kampanye, hentikan deklarasi 'ganti Jokowi' maupun 'tetap Jokowi'. Jadi dua-duanya, bukan hanya satu (ganti presiden)," ucap Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat Cholil Nafis, disela-sela halaqah menjawab problematika dakwah yang diadakan MUI Sulawesi Tengah (Sulteng) di IAIN Kota Palu, Minggu.
MUI mengakui bahwa gerakan tersebut merupakan suatu kebebasan dalam berdemokrasi. Karena MUI tidak melarang, melainkan mengimbau.
Hal itu karena, sebut dia, dikhawatirkan menimbulkan kekacauan, ketersinggungan, melahirkan berbagai persepsi yang menimbulkan instabilitas.
"Kalau kita bicara demokrasi, ya semua boleh. Tetapi kan ada fase yang disepakati oleh kita. Itu diatasnya soal aturan, etika itu ada diatasnya soal aturan. Karena itu MUI tidak melarang, kalau melarang MUI tidak punya hak," ujar Cholil Nafis.
Demi suasana kondusif dan lebih produktif, sebut dia, bagaimana jika dua kubu tersebut tidak perlu-lah melibatkan masa yang besar, melibatkan perkumpulan-perkumpulan hanya karena yang satu mendukung untuk dua kali dan yang satunya jangan pilih lagi Jokowi.
"Besok itu pemilihan presiden, bisa diganti, bisa tidak di ganti. Artinya kalau dipilih ya tidak diganti, kalau nggak dipilih ya diganti. Jadi 2019 bukan penggantian tapi pemilihan," sebut Cholil Nafis.
Kata dia, MUI mengimbau jangan sampai merusak etika, sehingga melahirkan perpecahan diantara kita.
"Soal dia menghentikan berilah dia calon alternatif yang lebih baik. Maka yang kita lakukan bukan hentikan, tetapi mengajukan ini calon yang lebih baik, orangnya lebih cerdas, lebih bermoral dan punya program yang lebih baik. Tapi kalau ganti-ganti tidak ada yang lebih baik, kan nggak kena juga," urai Cholil.
Menurut dia mengganti dengan tidak mengganti itu kurang dinamis, secara akademik. Yang diharapkan dari proses demokrasi ialah dialektika akademis, dialektika program dan penggagasan yang lebih maju.
Ia menilai perdebatan mengenai kebangsaan, yang didalamnya ada infastruktur, pembangunan moral jauh lebih baik. Ia mengumpakan soal pendidikan dan penelitian, karena infastruktur tidak ada artinya kalau SDM-nya kurang baik.
"Ya perdebatan itulah yang lebih baik. Tapi kalau hentikan presiden, lanjutkan presiden, dalamm pendidikan demokrasi kurang mencerdaskan," katanya. (*)
Belum masa kampanye, MUI: hentikan gerakan "ganti jokowi" dan "tetap jokowi"
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Gubernur NTB TGB Zainul Majdi (kedua kiri) membagikan buku kepada anak-anak korban gempa di Desa Madayin, Kecamatan Sambelia, Selong, Lombok Timur, NTB, Senin (30/7). Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan untuk perbaikan Rp 50 juta per rumah korban gempa yang mengalami kerusakan. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/wsj/18.
