Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Presiden Joko Widodo menjelaskan netralitas institusi TNI dan Polri dalam pemilihan kepala daerah berstatus mutlak.
"Netralitas TNI, netralitas Polri dan netralitas BIN itu adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada," kata Presiden usai meninjau kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin.
Menurut Presiden, dia telah menyampaikan kepada Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN untuk senantiasa menjaga netralitas dalam pesta demokrasi.
Kepala Negara juga meminta partisipasi seluruh masyarakat untuk sama-sama mengawasi ketertiban proses pemilihan kepala daerah maupun pemilu.
"Jadi tidak usah ditanyakan lagi, dan kita juga mengundang, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi, marilah kita bersama-sama mengawasi," kata Presiden.
Menurut Jokowi, peraturan jika terjadi pelanggaran dalam Pilkada maupun Pemilu sudah jelas.
"Kalau dilihat ada yang tidak netral, silakan dilaporkan ke Bawaslu," ujar Presiden.
Selain itu, Presiden Jokowi juga dalam beberapa kesempatan saat "blusukan" ke daerah-daerah terus mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan persatuan usai pemilihan kepala daerah maupun pemilu.
Dia berharap masyarakat tidak saling bermusuhan sehingga mengorbankan persatuan bangsa dan negara karena perbedaan pilihan dalam politik. (*)
