Pedagang Pasar Ateh Bukittinggi melapor ke Komnas HAM, ini yang diadukan

Padang, (Antaranews Sumbar) - Pedagang korban kebakaran pusat pertokoan Pasar Ateh Kota Bukittinggi, Sumatera Barat mempertanyakan pemanfaatan dana bantuan pihak ketiga yang diberikan kepada pemkot setempat pascakebakaran pasar pada 30 Oktober 2017.

"Sudah enam bulan berlalu pascakebakaran, namun pemanfaatan dana tersebut belum jelas dan tidak mengalir kepada pedagang korban kebakaran," kata Ketua tim negosiasi Persatuan Pedagang Pertokoan Pasar Ateh Bukittinggi, Yulius Rustam saat melapor ke Komnas HAM Sumbar di Padang, Rabu.

Ia mengatakan bantuan dari pihak ketiga kepada korban kebakaran cukup besar dan diberikan dalam jumlah yang beragam.

Ia melihat dana ini dibangun untuk biaya penampungan pedagang ditambah dana tanggap darurat sebesar Rp1,4 miliar serta dana dari Badan Amil Zakat (BAZ).

Padahal menurut dia anggaran pembangunan kios penampungan pedagang telah disahkan dalam APBD Kota Bukittinggi 2018 dengan nilai hampir Rp5 miliar.

"Ini yang coba kami pertanyakan, bagaimana pemanfaatan dana pihak ketiga itu, sedangkan pembangunan penampungan dianggarkan dalam APBD 2018. Apakah apabila APBD cair, dana dari pihak ketiga itu akan diganti oleh pemkot. Ini yang belum jelas," kata dia.

Selain itu saat ini Pemkot Bukittinggi membangun kios penampungan sementara bagi pedagang korban kebakaran yang berjumlah sebanyak 763 petak. Saat ini kios tersebut baru selesai sekitar 70 persen dan sisanya 30 persen masih belum dikerjakan.

"Pemkot bersikeras agar pedagang korban kebakaran menempati kios. Sementara pedagang ingin agar penampungan itu selesai seluruhnya baru kemudian ditempati secara bersama-sama. Kalau seperti ini tentu akan ada pergesekan antara pedagang siapa yang akan mengisi kios duluan," ujarnya.

Kemudian Pemkot saat ini tidak ingin lagi berdiskusi dengan pihaknya, dan membentuk kumpulan pedagang baru yang mau mengikuti instruksi mereka.

"Mereka itu adalah pedagang kaki lima yang dikumpulkan dan dibentuk oleh Pemkot Bukittinggi. Kemudian bangunan Pasar Ateh yang terbakar dirubuhkan dan dibangun kembali tanpa adanya koordinasi dengan kami," katanya.

Pihaknya ingin agar Pemkot Bukittinggi memberikan kepastian kepada pedagang terkait rencana pembangunan tersebut.

Ia bersama pedagang sudah mengadukan hal ini kepada DPRD Kota Bukittiinggi dan mereka mengeluarkan rekomendasi agar wali kota berdiskusi dengan pedagang terkait hal ini.

"Namun hingga saat ini belum ada kepastian sehingga kami melapor kepada Komnas HAM untuk mengadukan nasib kami. Selanjutnya mungkin kami akan mengadu kepada gubernur dan DPRD Sumbar," ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya tidak anti dengan pembangunan pasar yang baru, kalau memang tidak layak silakan dibagun baru, namun beri pedagang kepastian berapa ukuran kios, bagaimana cara mendapatkannya. Bangunan Pasar Ateh telah dirubuhkan pada Senin (9/4) tanpa melakukan sosialisasi peringatan kepada pedagang.

Ia mengatakan bangunan yang terbakar adalah lantai dua dan sebagian lantai satu sisanya masih ada yang ditempati pedagang, namun bangunan itu harus dirubuhkan semua.

"Kami ingin kepastian dari Pemkot Bukittinggi tentang rencana pembangunan gedung baru untuk menggantikan bangunan yang terbakar itu," kata dia.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Bukittinggi M Idris mengatakan tim negosiasi yang dibentuk oleh P4B itu telah dibubarkan dan keterwakilan pedagang yang diwakili oleh mereka itu diragukan.

"Dulu mereka tim negosiasi yang dibentuk oleh P4B, kemudian mereka berseberangan sehingga dibubarkan oleh induknya. Kami ragu kapasitas mereka seperti apa, mereka memang pedagang pasar juga tapi hanya menyewa kios," kata dia.

Terkait dengan aksi melapor kepada Komnas HAM Sumbar, ia mengatakan itu hak mereka. Dirinya hanya dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan berdiskusi dengan pedagang yang legal.

Ia mengatakan pembangunan kios penampungan pedagang korban kebakaran itu didanai dengan CSR pihak ketiga dan APBD Kota Bukittinggi. Rencananya pada Senin depan pihaknya dengan para pedagang akan mengambil lot untuk mengisi 528 kios penampungan yang telah selesai.

"Sisanya sekitar 200 kios lagi akan dibangun dan ditargetkan selesai pada bulan ini," ujar dia.

Sementara Kasubag Pelayanan Pengaduan Komnas HAM Sumbar Firdaus mengatakan pihaknya akan menjembatani pedagang dengan pemkot Bukittinggi terkait persoalan ini. Pihaknya akan mengunjungi lokasi untuk menyerap aspirasi dari seluruh pedangan dan pemkot.

"Kami mencoba mengumpulkan data-data di lapangan dan mencari sebab kenapa setelah adanya komunikasi intens antara pedagang dengan pemkot terjadi persoalan ini," kata dia. (*)