Padang Pariaman sebagai Daerah dengan Anak Terlantar Terbanyak di Sumbar

Padang, (Antaranews Sumbar) - Dinas Sosial Sumatera Barat mencatat jumlah anak terlantar di provinsi itu pada 2017 berjumlah 51.672 orang atau turun 200 orang dari 2016 yakni 51.872 orang. Padang Pariaman tercatat sebagai daerah dengan anak-anak terlantar terbanyak.

"Kami terus berupaya menekan angka tersebut agar anak-anak penerus bangsa ini mendapat perhatian dan kebutuhannya dapat dipenuhi," kata Kepala Dinsos Sumbar, Abdul Gafar di Padang, Senin (15/1).

Menurut dia, anak terlantar merupakan anak usia di bawah 15 tahun yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, akibat berbagai hal seperti kondisi ekonomi, kedua orang tua sakit atau sudah tidak mempunyai orang tua.

Dari 51.672 anak terlantar tersebut, yang paling banyak terdapat di Kabupaten Padang Pariaman 34.655 orang, Sijunjung 9.266 orang, Pesisir selatan 1.357 orang.

Kemudian Kabupaten Limapuluh Kota 1.300 orang, Kota Padang 834 orang, Kabupaten Agam 623 orang, Kabupaten Solok 672 orang, dan Kota Solok 463 orang.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangangi anak-anak terlantar itu, ujar dia dengan memberikan bantuan kepada keluarganya seperti program keluarga harapan dan kartu indonesia pintar untuk melanjutkan pendidikan.

Selain itu, anak-anak terlantar yang memang tidak memiliki orang tua dimasukkan ke panti asuhan. Pada 2016 jumlah panti asuhan untuk anak terlantar sebanyak 122 panti.

"Kami menyadari Pemprov Sumbar masih banyak menghadapi tantangan dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan panti sosial sebagai tempat perlindungan anak terlantar ini, namun pemerintah selalu berupaya memberikan yang terbaik," kata dia.

Selain anak terlantar, ia juga menyebutkan jumlah anak berusia di bawah lima tahun yang terlantar 10.086 orang, anak jalanan 622 orang, dan lanjut usia yang terlantar 46.835 orang.

"Data ini sudah tercatat di Kementerian Sosial, dan kami berharap ke depan bantuan untuk mereka yang kurang beruntung itu terus bertambah," ujar dia.

Pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi lain dalam melayani masyarakat maupun dalam hal mendapatkan data yang bisa ditindaklanjuti oleh Dinsos. (*)