Jakarta, (Antara Sumbar) - Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai Indonesia membutuhkan kebijakan terkait keberadaan satelit nasional secara menyeluruh, karena terkait dengan ketahanan dan kedaulatan Indonesia di udara.
"Ini terkait dengan ketahanan dan kedaulatan kita di udara yang batas kedaulatannya diusulkan dibatasi hingga atau sampai ketinggian 110 km atau lebih kurang 360.000 kaki pada sidang United Nations Committe on Peaceful Uses of Outer Space tahun 2016 di Wiena, Austria," kata Sukamta di Jakarta, Rabu.
Dia menekankan ke depan pemerintah harus merealisasikan kebijakan nasional setidaknya terkait kepemilikan orbit Indonesia, juga terkait industri dan kepemilikan satelit serta layanan satelit.
Menurut dia, adany kebijakan tersebut diharapkan ketergantungan Indonesia dengan negara lain dapat diminimalisasi dan kita inginkan adanya kemandirian dalam pengelolaan udara dan aerospace.
"Bahkan ke depannya kita harus mampu membangkitkan industri negara kita sehingga bisa ekspansi ke negara-negara lain," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR itu menilai untuk menangani hal yang penting, langkah pengamanan slot orbit 108 derajat Bujur Timur perlu dilakukan dengan cepat.
Karena, menurut dia, bahaya kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak gerak cepat untuk mengurangi, dikhawatirkan bisa lepas orbit ini.
"Sementara Satelit Telkom 4 sebagai pengganti Satelit 1 rencananya baru akan diluncurkan Agustus 2018. Pemercepatan ini penting untuk mengurangi ketergantungan kita dengan asing, juga mengurangi peluang risiko bocor dan bobolnya ketahanan nasional kita," katanya.
Sukamta menjelaskan rusaknya Satelit Telkom 1 beberapa waktu lalu menimbulkan banyak tanda tanya dan spekulasi di masyarakat namun harus menunggu hasil investigasi Lockheed Martin Space Systems yang merakit satelit tersebut.
Menurut dia, pihak Telkom telah menyampaikan bahwa Satelit Telkom 1 masih ada dan tidak hancur berkeping-keping sebagaimana dipikirkan oleh sebagian masyarakat, namun tetap harus diganti.
"Memang kalau bicara kedaulatan, masyarakat sangat peka. Oleh karenanya tindakan cepat pemerintah untuk menangani permasalahan-permasalahan terkait kedaulatan sangat penting yang dapat mengurangi kegaduhan-kegaduhan yang ada di masyarakat," ujarnya.
Namun Sukamta menekankan bahwa masyarakat perlu memberi apresiasi kepada Telkom yang telah bekerja untuk memulihkan ribuan ATM dan konektivitas yang sempat "offline" akibat Satelit Telkom 1 mengalami anomali ke luar dari orbit dua pekan lalu. (*)
FPKS: Indonesia Butuh Kebijakan Terkait Satelit Nasional
Anggota DPR Sukamta. (Antara)
