BPBD: Tidak Satupun Sirine Tsunami yang Berfungsi

Painan, (Antara Sumbar) - Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, S Marpaung menyebut seluruh delapan sirine peringatan dini tsunami di daerah itu tidak aktif.

"Empat sirine peringatan dini tsunami belum aktif, empat lainnya didukung dengan 'repeater', karena 'repeater' tersebut digondol maling akhirnya semua sirine tidak aktif," kata Kepala Bidang Pascabencana dan Kesiapsiagaan BPBD Pesisir Selatan S Marpaung di Painan, Selasa.

Ia menambahkan sementara waktu pihaknya telah menyosialisasikan hal itu ke masyarakat menetap berdekatan dengan pos sirine peringatan dini tsunami.

"Harapan kami mereka berkenan menyalakan sirine jika sewaktu-waktu terjadi gempa berpotensi tsunami dengan dasar informasi yang valid apakah itu melalui teks berjalan di televisi ataupun informasi langsung dari kami," ujarnya.

Menurutnya jika dilihat dari garis pantai sepanjang 234 kilometer dan jumlah masyarakat yang menetap di sepanjang pesisir pantai sirine yang ada belumlah cukup.

"Minimal harus ada dua hingga tiga kali lipat dari jumlah yang sekarang dan hal tersebut sudah kami wacanakan," kata dia.

BPBD memperkirakan terdapat 260 ribu warga yang bermukim di sepanjang pantai rawan tsunami dan untuk menyiasati hal itu telah membentuk 182 Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang tersebar pada 15 kecamatan yang ada.

KSB tersebut telah diberikan pelatihan mulai dari upaya meminimalkan kerugian akibat bencana, hal yang dibutuhkan saat bencana hingga pascabencana.

"Masing-masing KSB terus kami pantau karena keberadaannya merupakan perpanjangan tangan kami dari BPBD dan masing-masing KSB terus diberikan pelatihan," ujarnya.

Wakil Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar mengatakan upaya relokasi warga yang menetap di daerah rawan bencana sulit dilakukan karena berbagai alasan.

Selain karena jumlah penduduk dan ketersediaan lokasi baru, permasalahan ekonomi juga menjadi alasan.

Agar jumlah warga yang bermukim di daerah rawan bencana tidak bertambah dari tahun-ketahun pihak sedari awal telah menyosialisasikan hal itu, seperti tidak bermukim di pinggir pantai, bantaran sungai dan lereng-lereng perbukitan. (*)