Kampanye Imajiner, Aktivis Lingkungan Hidup Jadi Calon Legislator

Padang, (Antara Sumbar) - Aktivis Lingkungan Hidup se-Sumatera menggelar kampanye imajiner dengan memposisikan diri sebagai calon pejabat pemerintahan dengan mengusung tema lingkungan hidup di Padang, Sumatera Barat.

"Kampanye imajiner para aktivis LSM ini berupaya membangun sebuah tandingan dalam situasi politik terkini baik di Jakarta maupun hampir di seluruh daerah di Indonesia," kata Direktur Perkumpulan Qbar, Mora Dingin, yang juga menjadi penyelenggara kegiatan di Padang, Kamis.

Ia menambahkan kampanye yang dilakukan ini bertepatan dengan peluncuran buku berjudul "Tegaknja [Marwah] Sumatera Kami" yang berisikan pidato kampanye pencalonan sebagai pejabat oleh para aktivis yang diterbitkan oleh Samdhana Institut.

Menurutnya kampanye imajiner ini merupakan penyampaian dari tulisan-tulisan yang sebelumnya sudah ditulis oleh para aktivis di dalam buku yang diluncurkan.

"Untuk wilayah Padang, aktivis yang melakukan kampanye adalah Uslaini dari Walhi Sumbar dan Datu Usman Gumanti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jambi," katanya.

Ia menjelaskan para aktivis sekaligus penulis yang akan mendeklarasikan diri sebagai pejabat berasal dari beberapa daerah di Pulau Sumatera, seperti Sumbar, Jambi, Riau, Bengkulu dan Lampung.

"Seluruh isu yang mereka usung semuanya untuk pelestarian alam, serta menyuarakan hak-hak dan masa depan masyarakat dalam pengelolaan hutan," katanya.

Direktur Walhi Sumbar, Uslaini mengatakan tulisan yang dikemas dalam bentuk kampanye politik seperti ini menjadi sebuah tantangan tersendiri baginya.

Menurutnya hal ini karena ia harus memposisikan diri sebagai seorang calon pejabat yang akan memperbaiki kehidupan masyarakat berdasarkan kondisi yang ia alami di lapangan.

"Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, sebab dari dulu tidak pernah memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pejabat," katanya.

Sementara itu Koordinator Program Pengelolaan SDA Perkumpulan Qbar, Nora Hidayati mengatakan tulisan serta kampanye yang dilakukan ini merupakan sentilan bagi para pemangku kebijakan.

"Selama ini kita melihat perhatian dari pejabat pemerintahan begitu kurang, sementara isu lingkungan hidup membutuhkan perhatian khusus dari mereka," katanya. (*)