SMRC: Opini Korupsi Sebabkan Dukungan Demokrat Merosot

Minggu, 3 Februari 2013 21:49 WIB

Jakarta, (Antara) - Hasil riset yang dilakukan oleh Saiful Mudjani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa dukungan terhadap Partai Demokrat semakin menurun akibat kuatnya opini publik yang menganggap kader-kader partai tersebut yang berada dalam pemerintahan sering terlibat kasus korupsi. "Partai Demokrat dalam dua tahun terakhir ini tidak mampu mengatasi opini publik yang sangat kuat bahwa kader-kadernya paling banyak melakukan korupsi. Hal ini cenderung membuat dukungan masyarakat kepada partai ini kian merosot," kata Direktur Riset SMRC Jayadi Hanan di Jakarta, Minggu. Jayadi Manan mengatakan, hasil dari survei yang dilakukan pada 6-20 Desember 2012 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang tersebar di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur, menyatakan bahwa publik menilai kader-kader politik yang paling korup berasal dari Partai Demokrat. "Dari hasil survei SMRC, ada 44,8 persen dari responden menilai bahwa kader dari Demokrat yang paling banyak melakukan korupsi, lalu disusul Golkar dengan 6,5 persen dan PDI-P 2,4 persen. Perbedaannya sangat signifikan," jelasnya. Dia menambahkan bila masalah opini korupsi tersebut tidak tertanggulangi pada 2013 maka dukungan terhadap Partai Demokrat akan semakin berkurang. "Atau setidaknya, Demokrat akan sulit pulih dari keterpurukannya sekarang meskipun kondisi ekonomi nasional dan kinerja Presiden SBY dinilai masyarakat semakin positif," katanya. Jayadi juga berpendapat, Partai Demokrat tidak dapat menunggu keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan reputasi partai itu dari opini korupsi sebab hal yang dihadapi Demokrat sekarang lebih berkaitan dengan 'hukum politik', bukanlah hukum pidana. "Walaupun belum tentu bersalah secara pidana, 'hukum politik' dalam hal ini opini publik, pada Demokrat dan kader-kadernya telah dijatuhkan sehingga partai ini mengalami penurunan kepercayaan dan dukungan dari pemilih secara drastis," ujarnya. Dia menjelaskan, berdasarkan survei hanya ada 8,3 persen dari responden yang akan memilih Partai Demokrat dan calon anggota DPR dari partai tersebut dalam pemilu. Sementara itu, dukungan responden terhadap Partai Golkar mencapai 21, 3 persen dan 18,2 persen untuk PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan di posisi keempat, ada Partai Gerindra dengan dukungan sebesar 7,2 persen. Jayadi memperkirakan, bila Partai Demokrat tidak segera melakukan perbaikan citra dari opini publik tentang korupsi yang ditujukan pada kader-kadernya maka dukungan pemilih pada partai itu akan semakin rendah hingga Pemilu 2014. "Dan ada kemungkinan Demokrat tidak akan lolos 'electoral treshold' sehingga partai ini bisa hilang dalam peta politik nasional hasil Pemilu 2014," katanya. Tetap Optimis Menanggapi hasil survei tersebut, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok menyatakan pihaknya tetap optimistis terhadap perolehan suara partai pada Pemilu 2014. "Kami menghargai hasil riset SMRC, tetapi kami tidak begitu terpengaruh dengan hasil riset ini karena bagi Demokrat, politik itu bukan sekedar matematis," katanya. Dia berpendapat bahwa dalam dunia politik, persepsi pemilih memainkan peranan yang lebih besar sehingga partainya tidak merasa pesimistis dengan hasil survei SMRC tersebut. "Saya tidak pesimis, saya tetap yakin pada perolehan Demokrat nanti pada 2014," ujar Mubarok. Sebelumnya, Pengamat sosial dan politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) Kuskrido Ambardi berpendapat bahwa partai politik (parpol) harus segera menghilangkan pengaruh buruk dari kader yang terlibat kasus korupsi agar tidak menurunkan tingkat elektabilitas partai. "Saya kira kader partai yang terlibat kasus korupsi akan besar pengaruhnya bagi elektabilitas parpol maka partai politik harus menghapus efek buruk itu dengan membuat kader itu tidak lagi menjadi `wajah` partai," kata Kuskrido. Menurut dia, salah satu upaya yang dapat dilakukan parpol untuk memperbaiki citra politik dan menarik kembali simpati publik adalah dengan melepaskan kader yang terlibat korupsi dari jabatannya. Selain itu, lanjutnya, parpol juga harus berhenti memberi akomodasi bagi kader korup tersebut dalam kepengurusan formal di partai politik. "Orang-orang yang `bermasalah` itu harus didemosi atau dikeluarkan dari partai agar tidak merusak citra partai. Misalnya, seperti yang dilakukan Partai Demokrat dengan melepaskan Nazarrudin dari jabatan bendahara," ujarnya. Namun, Kuskrido berpendapat cara tersebut hanya akan efektif sebagai upaya dalam jangka pendek, sedangkan untuk perbaikan citra politik dalam jangka panjang, parpol harus berhati-hati dan memastikan agar tidak ada lagi kadernya yang terlibat kasus korupsi. (*/wij)