Wiranto Harapkan Pilkada Aman dan Tertib

Jakarta, (Antara Sumbar) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengharapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2017 di seluruh Indonesia berjalan dengan aman dan tertib.

"Tentu, pemerintah berharap pilkada ini dapat berjalan dengan baik, aman, tertib, dan sukses. Aman, tidak ada gangguan dari manapun. Tertib karena semua mematuhi aturan yang berlaku. Sukses karena kita bisa memilih pemimpin yang betul-betul kompeten," katanya saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Senin (3/10) malam.

Wiranto berharap sebanyak 101 daerah yang akan mengadakan pilkada pada 2017 tidak mengalami gangguan sehingga segala sesuatunya dapat berjalan lancar.

Menurutnya, demokrasi sesungguhnya akan dapat dilaksanakan dengan aman apabila suatu bangsa masuk ke zona keamanan ekonomi untuk demokrasi.

Menko Polhukam menuturkan ada satu ukuran untuk menunjukkan zona keamanan ekonomi untuk demokrasi yakni pendapatan per kapita manusia negara yang melaksanakan demokrasi adalah 6.600 dolar AS per tahun.

Dengan pendapatan per kapita yang demikian, maka demokrasi dapat berjalan dengan baik karena warganya memahami arti demokrasi dan hak politiknya sehingga tidak tergiur dengan politik uang yang mendorong praktik kecurangan dalam pilkada.

Mengingat saat ini pendapatan per kapita warga Indonesia sekitar 3.000 dolar AS, dia mengatakan itu adalah suatu perjuangan yang sangat berat untuk dapat mengamankan suatu pilkada yang sehat.

"Ini tantangan bagi kita semua," ujarnya.

Namun, dia menyakini bangsa Indonesia akan semakin meningkat perekonomiannya dan masyarakat semakin memahami hak politiknya dan demokrasi ke depan.

Dia juga mengapresiasi Mukernas I PPP dan Bimbingan Teknis Nasional karena lewat perhelatan itu diharapkan ada pendewasaan politik.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani mengatakan mukernas membahas sejumlah hal penting antara lain rancangan undang-undang pemilihan umum, garis besar haluan negara, amandemen undang-undang dasar dan rekomendasi politik.

"Kalau bimbingan teknis melengkapi anggota DPRD kita dengan pengetahuan, dengan 'skill' (keterampilan), pemahaman tentang kebijakan nasional," tuturnya.

Mukernas I PPP dan Bimbingan Teknis Nasional itu diadakan pada 3-5 Oktober 2016 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. (*)