Menteri PU: Desain Sodetan Ciliwung Segera Selesai

Jakarta, (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan desain sodetan dengan menggunakan pipa besar di bawah tanah dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) untuk mengatasi banjir segera selesai. "Desain sedang dibahas, saya kira dalam waktu singkat akan selesai," katanya di Jakarta, Senin. Saat ini, menurut dia, pihaknya telah menyurati Kementerian Keuangan terkait dengan kebutuhan anggaran terhadap sodetan sepanjang 2,15 km tersebut. "Anggaran, sudah diluncurkan surat ke kemenkeu untuk bisa beri tambahan anggaran, selain untuk buat sodetan juga untuk normalisasi Sungai Ciliwung," katanya. Anggaran yang diajukan, sesuai dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya, sebesar Rp2 triliun yang akan dipergunakan untuk Sodetan Ciliwung Rp500 miliar, penertiban Bantaran Ciliwung Rp1,2 triliun, serta pembelian fasilitas dan alat-alat penanganan banjir untuk BNPB Rp300 miliar. Sodetan tersebut dijadwalkan akan dimulai pada medio 2013 sehingga diharapkan pada medio 2014 pembangunan telah selesai. Sodetan tersebut akan dilakukan mulai dari Jalan Sensus (sebelum Terminal Bus Kampung Melayu), melewati Jalan Raya Oto Iskandar Dinata (Otista) tembus ke Jalan Otista 3 dan Jalan D.I. Panjaitan hingga ke batang Kali Cipinang untuk selanjutnya mengalir ke KBT. Sementara itu, terkait dengan penertiban bantaran Ciliwung, pihaknya telah siap dan menunggu pembebasan lahan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ketersediaan anggaranya. "Paling lambat dua bulan selesai. Kami tunggu uangya dan pembebasan tanah. Dua itu belum, yah, tidak bisa," katanya. Sebelumnya, dalam konferensi pers di Bantaran Ciliwung, Presiden Yudhoyono menginstruksikan prioritas program pembangunan penanganan banjir Jakarta pada tahun 2013. Pertama, sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur yang akan dianggarkan Rp500 miliar. Kedua, penertiban Bantaran Ciliwung dengan anggaran APBN sebesar Rp1,2 triliun. Penertiban ini akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas membebaskan tanahnya. Ketiga, peningkatan fasilitas penanganan banjir untuk BNPB sebesar Rp300 miliar. (*/sun)