Sumbar Utamakan Hak Guru Honor dari UNBK

Padang, (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, akan mengutamakan kesejahteraan guru honor Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ditarik ke provinsi, dibandingkan memperbanyak infrastruktur komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada 2017.

"Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbanyak sekolah yang UNBK pada 2017. Kami juga berkomitmen memberikan hak guru honor. Tetapi, kalau anggaran yang tersedia tidak mencukupi, dan kami harus memilih, hak guru honor kami dahulukan," kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno di Padang, Senin.

Menurutnya, hak guru honor itu berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari, sementara UNBK hanya satu kali setahun. Tidak mungkin mengorbankan guru honor demi UNBK.

"Demikian juga dengan infrastruktur sekolah. Kalau lokal saja belum cukup, jangan dahulukan UNBK. Dahulukan yang lebih penting," ujarnya.

Ia menuturkan, pada 2017 pasca penarikan kewenangan yang berkaitan dengan sekolah menengah ke provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, hak guru honor akan menjadi tanggungan Pemprov Sumbar.

"Kami belum tahu bagaimana soal penganggarannya dalam APBD 2017. Apakah ada dana tambahan dari pusat terkait hal ini atau tidak. Namun, kami berkomitmen untuk memberikan hak guru honor ini," tambahnya.

Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumbar, Mardi mengatakan, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk membayarkan hak guru honor itu, akan diakomodasi dalam APBD Sumbar 2017.

"Perhitungannya bisa diketahui setelah daerah menyerahkan data personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D). Sayangnya sampai saat ini baru sembilan kabupaten dan kota yang menyerahkannya ke provinsi," sebutnya.

Ia berharap daerah yang belum menyerahkan segera melakukannya agar nasib guru honor di daerah tidak terkatung-katung nantinya. (*)