DPRD Bukittinggi Bahas Ranperda Madrasah Diniyah Takmiliyah

Bukittinggi, (Antara) - DPRD Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mulai membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif mengenai Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) pada masa sidang satu tahun 2016.

Ketua DPRD Bukittinggi, Benny Yusrial di Bukittinggi, Selasa, mengatakan Komisi I saat ini sedang dalam tahap penyelesaian draf.

"Pembahasan draf ranperda itu adalah bagian persiapan inisiator dalam penyelesaian penyusunan ranperda MDT untuk diteruskan pada pimpinan DPRD, dilanjutkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda)," jelasnya.

Ia menyebutkan, hal tersebut sudah sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2014.

Ketua Komisi I DPRD Bukittinggi, M. Nur Idris menyampaikan, tujuan ranperda MDT tersebut sebagai kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan Islam dan sebagai tambahan pendidikan bagi siswa sekolah dasar dan menengah.

"Sementara dasar dari ranperda tersebut yakni sebagai pengatur teknis penyelenggaraan MDT, selama ini lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) belum mempunyai badan hukum," lanjutnya.

Selain itu, peran pemerintah yang selama ini hanya sebagai fasilitator juga perlu ada aturannya.

Ia mengungkapkan, persiapan ranperda tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama setempat dan Pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) daerah itu.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPRD setempat, Syaiful Efendi menambahkan, perda MDT tersebut akan berisi proses pendirian, kurikulum, penghargaan dan pembinaan sehingga lembaga pendidikan Islam non formal dapat lebih diperhatikan.

Ketua FKDT setempat, Bulkhaini menyatakan dukungannya terhadap ranperda tersebut sehingga lembaga pendidikan Islam akan dapat dipantau oleh pemerintah daerah.

"Kami setuju dengan perda ini. Semoga dengan perda MDT ini nantinya pengelolaan dan penyelenggaraan MDT dapat dipantau dengan baik," katanya. (*)