Wapres: Kemenhub Menjaga Prosedur Pembangunan Kereta Cepat

Jakarta, (Antara) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, perbedaan pandangan dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung antara lain karena Kementerian Perhubungan menjaga prosedur pembangunan infrastruktur tersebut.

"Kalau soal kereta cepat yang dibutuhkan adalah koordinasi lebih baik. Memang ada percepatan (pembangunan kereta cepat) tapi Kemenhub ingin menjaga prosedur," kata Jusuf Kalla dalam konferensi pers di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat.

Menurut JK, permasalahan terkait pembangunan kereta cepat adalah akibat kehati-hatian di pihak Kemenhub agar jangan sampai keluar dari prosedur.

Apalagi, Wapres juga mengingatkan bahwa kasus yang menimpa Richard Jose Lino terkait Pelindo II oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga karena terkait persoalan prosedur.

"(Kemenhub) menjaga betul prosedur sehingga nampaknya terjadi perbedaan," katanya.

Kalla mengungkapkan bahwa terkait hal itu sudah dikumpulkan agar semua dapat saling berkonsultasi.

Sebagaimana diwartakan, PT Kereta Cepat Indonesia China mengklaim akan menggunakan teknologi tercanggih untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (29/1), mengatakan untuk menjamin keselamatan, kereta cepat mengadopsi sistem kendali CTCS-3 yang telah mendapatkan sertifikasi dari Loyd's dan TUV serta sertifikasi Safety Implementation Level (SIL) 4.

Sementara, lanjut dia, untuk telekomunikasi menggunakan sistem GSM-R yang dinilai andal dan terpercaya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan penjelasan secara rinci dan terbuka mengenai proyek kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung yang sudah banyak dibahas dan dibicarakan.

"Nanti semua akan disampaikan secara detail dan rinci dari awal sampai akhir prosesnya, rapat-rapatnya berapa kali kemudian juga mengenai biayanya, semuanya," kata Jokowi di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan saat ini sedang disiapkan materi penjelasan yang akan diberikan secara terbuka itu. "Ini baru disiapkan, semuanya akan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi," kata Presiden. (*)