DPRD Sumbar Siapkan Anggaran Siaga Bencana

Padang, (AntaraSumbar) - DPRD Sumatera Barat siap menganggarkan biaya tanggap bencana sebesar satu persen pada APBD 2016 sesuai arahan perintah pusat karena provinsi itu termasuk pada daerah rawan bencana.

"Jika ini perintah dari pusat, maka kami akan menyisihkan anggaran tersebut. Lagi pula Sumbar memang rawan bencana banjir, longsor, gempa, maka biaya ini mesti disiapkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius di Padang, Rabu.

Ia mengatakan, memang beberapa tahun terakhir dana tanggap masih minim. Pada 2015 saja hanya Rp5 miliar. Hal ini jauh kurang dibanding jumlah satu persen atau di kisaran Rp45 miliar jika jumlah APBD 2016 Rp4,5 triliun.

"Tentu kami carikan nomenklatur penganggarannya, apakah itu di BPBD atau masuk anggaran tak terduga yang masuk dalam bantuan sosial dan hibah," ujarnya.

Ia melanjutkan, selama ini pada belanja ABBD setiap tahunnya pihaknya selalu menganggarkan dana untuk pembangunan fisik. Seperti pembangunan shelter, jalur evakuasi dan apa yang dibutuhkan untuk mitigasi kebencanaan.

Ia melanjutkan, potensi bencana di Sumbar sangat besar, bahkan merata di setiap kabupaten dan kota. Untuk itu, dia juga mengimbau, pada dewan di sana mesti senstif untuk bidang ini. APBD kabupaten/kota juga diharapkan menyiapkan dana tanggap sebesar 1 persen.

"Bahkan jika peluang bencananya besar, satu kabupaten/kota diharapkan menganggarkan lebih dari 1 persen," katanya.

Saat ini APBD Sumbar tengah digarap hingga nantinya bisa rampung sesuai harapan akhir November ini. Akan diburu oleh pihaknya bersamaan dengan agenda penggarapan tiga agenda ranperda dan dua pansus.

"Saat ini APBD telah sampai pada pembicaraan tingkat dua, yakni jawaban gubernur atas pandangan fraksi. Sejak senin sudah pra pembahasan di komisi-komisi. Hari ini rapat internal di Banggar. kami berharap belanja modal bisa di angka 20 persen, pendidikan diatas 20 persen, kesehatan diatas 10 persen. Belajar dari APBD 2015 lalu, jika ini kurang, akan jadi pemicu banyaknya koreksi oleh Kemendagri," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan, pihaknya siap mendorong target pusat soal anggaran bencana. Selain persediaan dana, pihaknya juga mendorong pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana.

"Jadi tak hanya terpusat pada anggaran di BPBD, bisa juga di Bapeldalda, seperti ada kami anggarkan untuk beli beberapa alat pengukur kualitas udara, pada tahun depan," ujarnya.

Kebutuhan anggaran bidang bencana menurutnya, mesti disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Selain dana cadangan nantinya pada tahun depan akan ada anggaran untuk sosialisasi kepada kelompok siaga bencana.

Jumlahnya mencapai ratusan juga, nantinya digunakan untuk mengedukasi agar masyarakat tidak gagap saat bencana terjadi. (*)