Presiden Minta Pemda Sederhanakan Peraturan Investasi

Jakarta, (Antara) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyederhanakan peraturan terkait investasi untuk menarik lebih banyak modal masuk ke daerah-daerah.

"Aturan-aturan harus sesederhana mungkin. Hanya itu, enggak ada yang lain," kata Presiden Jokowi dalam acara Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2015 dengan para Gubernur dan Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Presiden menginginkan ada transformasi fundamental ekonomi dari yang dulunya bertumpu pada konsumsi dan ekspor bahan mentah beralih ke produksi, dari konsumsi ke investasi, dan dari konsumsi ke industri.

Ia menegaskan, perlu ada hilirisasi total atau menyeluruh dalam semua aspek.

"Oleh sebab itu, daerah-daerah harus menyiapkan diri. Kalau ada investasi industri apapun, harus punya kecepatan untuk menangkap itu," ujarnya.

Ia tidak menginginkan ketika di tingkat pusat sudah dilakukan pemangkasan perizinan dari yang semula dalam hitungan bulan kini menjadi hanya tiga jam namun ketika masuk ke daerah kembali memakan waktu berbulan-bulan.

"Daerah juga harus mengikuti itu. Jangan sampai, di sini sudah tiga jam, nanti masuk ke daerah masih berbulan-bulan. Enggak akan ada yang mau masuk ke kita," tukasnya.

Ia meminta Pemda untuk bisa mengimbangi peraturan perizinan investasi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Menurut dia, Indonesia akan semakin membaik perekonomiannya jika ada arus modal dan investasi sekaligus arus uang yang masuk.

"Semua negara melakukan itu, kecepatan berkompetisi dengan negara-negara lain yang harus kita lakukan. Kalau enggak kita sudah ditingal," tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, jika pola lama masih dilakukan jangan berharap ekonomi Indonesia akan lebih baik sebab kompetisi yang terjadi antarnegara sudah sangat ketat.

"Saya hanya berikan contoh, saya ketemu dengan Syeh Abu Dhabi ini cerita saja, dia cerita. Tahun 1970-an dari Dubai ke Abu Dhabi mereka masih naik unta. Tahun agak ke sana lagi, masih naik truk. Tapi coba kita lihat, Dubai sudah kayak Manhattan, Abu Dhabi juga," tambahnya.

Menurut Presiden, jawabannya terletak pada keterbukaan dan deregulasi total. (*)