Mensos Optimistis Angka Kesejahteraan Naik pada 2019

Makassar, (AntaraSumbar) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa optimistis pada 2019 angka kesejahteraan rakyat miskin bisa naik hingga empat persen karena melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tertata.

"Saya optimistis selama lima tahun ke depan, kita bisa mereduksi kira-kira empat persen tingkat kemiskinan," kata Khofifah selepas menyalurkan Rastra ke-13 pada warga Kelurahan Lete, Kecamatan Marisso, Kota Makassar, pada Senin (28/9) petang.

Akan tetapi, kata Khofifah, hal tersebut harus dibarengi oleh kinerja kementerian yang memiliki peran dan keterikatan signifikan dalam masalah kesejahteraan masyarakat terintegrasi.

"Paling tidak ada 19 kementerian lembaga yang punya keterkaitan dalam masalah kesejahteraan masyarakat, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perannya sangat signifikan, karena kalau ada konektivitas jembatan, jalan, waduk, embung, itu memiliki signifikansi pertumbuhan ekonomi masyarakat," jelas Khofifah.

Kemudian Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan juga dinilai memiliki peran signifikan serupa, sehingga semua kementerian yang terkait harus terintegrasi dan terkoordinasi.

Dia juga menilai pelambatan pertumbuhan ekonomi global memiliki implikasi pada pertumbuhan ekonomi nasional, karenanya ia meminta masyarakat agar bersabar karena pemerintah juga sudah memetakan hal-hal yang mampu menaikan tingkat kesejahteraan Indonesia.

"Kita sudah memetakan hal-hal terkait, misal Kementerian Pertanian kalau sudah betul, akan siapkan irigasi teknis satu juta hektare, maka ini akan miliki signifikansi selama lima tahun ke depan bisa mereduksi kira-kira 1,5 persen kemiskinan, Kemensos bisa turunkan kira-kira 1 persen, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa menurunkan 0,5 persen, Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain bisa menyumbang satu persen," tuturnya.

Khofifah juga percaya bahwa program yang dijalankan Kabinet Kerja sudah tepat, pasalnya, langkah-langkah tersebut memang diperlukan untuk jangka panjang.

"Jadi masalah penberantasan kemiskinan harus dilihat secara komprehensif bukan hanya parsial," ucap Khofifah.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik memaparkan hasil temuannya yang menyebut per Maret 2015, angka kemiskinan naik sekitar sepuluh persen dari 27,73 juta menjadi 28,95 juta.

Atas hal tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mendapat kritikan dari mantan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi era SBY Firmanzah yang menilai pemerintahan Jokowi-JK kerap menjadikan 'anak tiri' program pengentasan kemiskinan. (*)