40 Personil Polisi Amankan Unjuk Rasa Petani

Padang, (AntaraSumbar) - Kepolisian Resor Kota Padang mengerahkan sebanyak 40 personil untuk mengantisipasi massa dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang serta masyarakat dan petani yang berunjuk rasa di DPRD provinsi setempat.

"Personil yang kami kerahkan berasal dari Mapolresta Padang dan bantuan dari polsek-polsek terdekat," kata Kapolresta Padang Kombes Pol Wisnu Andayana melalui Kasubbag Dial Pers Polresta Padang, Ipda Dwi Rosdianto di Padang, Selasa.

Ia mengatakan jumlah personil yang mereka kerahkan disesuaikan dengan jumlah massa yang berunjuk rasa.

"Kalau kondisinya tidak terkendali serta jumlah massanya bertambah maka akan ada penambahan personil," kata dia.

Ia berharap kegiatan unjuk rasa berlangsung tertib sehingga tidak terjadi gesekan antara massa dengan petugas.

"Harapan kami kegiatan ini berlangsung tertib dan aspirasi massa ditampung serta ada jalan keluarnya oleh anggota DPRD Provinsi Sumbar," kata dia.

Sementara itu, LBH Padang meminta DPRD Sumbar segera membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kasus perampasan tanah dan lahan masyarakat serta petani.

"Kami berharap secepat mungkin anggota dewan menindaklanjuti permasalahan ini dengan cara membentuk tim khusus," kata Koordinator Divisi Sipil dan Politik LBH Padang, Wendra Rona Putra.

Ia juga berharap tim yang dibentuk tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menangani kasus perampasan tanah dan lahan petani tersebut.

"Kasus ini sudah ada sejak lama, jadi kami berharap keseriusan anggota dewan untuk menyelesaikan masalah ini," katanya.

Wendra juga menegaskan bahwa ia dan masyarakat akan terus memantau kinerja dari anggota dewan tentang pembentukan tim khusus tersebut.

"Saya dan masyarakat akan datang kembali ke sini jika permintaan kami tidak dipenuhi," tegasnya.

Kemudian, perwakilan dari masyarakat dan petani, Amir Durin, mengatakan akan bertindak lebih jika permintaan mereka diabaikan.

"Hari ini kami berjumlah 200 orang kalau janji anggota dewan tidak ditepati, kami akan membawa massa lebih banyak dari ini," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Muzli M. Nur mengatakan bahwa akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

"Kami akan memenuhi semua keinginan masyarakat, dengan catatan semua pihak yang bersangkutan dapat bekerja sama," katanya. (*)