Sumbar Usulkan Anggaran Rp1,5 Triliun ke BNPB

Rabu, 9 Januari 2013 06:37 WIB

Padang, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan anggaran sekitar Rp1,5 triliun untuk pelaksanaan program normalisasi sungai, pencegahan abrasi pantai dan rehabilitasi infrastruktur vital lain di kabupaten dan kota. "Surat gubernur tentang pengusulan dana ke BNPB sudah ada, secepatnya akan dibawa ke BNPB untuk dilakukan pembahasan," kata Kepala Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar, Ali Musri di Padang, Rabu. Ia menjelaskan, masalah peanganan sungai pihak BNPB sudah mengucuran dana untuk tanggapan darurat pasca bencana banjir bandang melanda Padang yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2012. Pengusulan anggaran sekarang, karena saat kunjungan kerja Kepala BNPB Syamsul Maarif ke Sumbar meresmikan sejumlah gedung pemerintahan, telah disampaikan oleh gubernur tentang kondisi yang ada. Jadi, sebagai tindaklanjutnya bahwa diperlukan rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur vital seperti kawasan sungai, jalan, jembatan dan permukiman masyarakat. "Gubernur meminta agar dilakukan pengusulan kembali, makanya telah dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota. Surat pengusulan sudah ditandatangani gubernur," katanya. Pengusulan anggaran itu, mengingat potensi bencana alam seperti banjir bandang, abrasi di kawasan pantai pesisir Sumbar sering berulang. Oleh karena itu, anggaran sebesar itu diarahkan untuk rencana program pembangunan batu grib di kawasan pantai, mulai dari Pesisir Selatan, Padang, Padang Pariaman, Agam hingga Pasaman Barat. Selain itu, diperuntukan normalisasi sungai-sungai masuk kategori besar di kabupaten/kota setidaknya masing-masing daerah punya tiga sampai lima aliran sungai. Kemudian untuk pembangunan cekdam di aliran sungai-sungai yang ada untuk pengendalian serta pengerukan sedimen-sedimen di kawasan sungai. Dia menjelaskan, sungai yang rawan dan butuh penanganan cepat itu, misalnya di kawasan aliran Batang Kuranji Padang ada terdapat cekdam Gunung Nago dibutuhkan penanganan segera. Selain itu, terdapat di aliran sungai yang sama mengancam permukiman masyarakat di kawasan Nanggalo Padang, butuh penanganan cepat. Kemudian di Pesisir Selatan, misalnya kondisi aliran sungai Batang Bayang yang mengancam kondisi pasar tradisional di kawasan itu, serta Batang Kambang. Menyinggung pengalokasian anggaran bersumber dari APBD, Ali menanggapi, pengalokasiannya dalam tahun jamak untuk normalisasi beberapa aliran sungai. "Kita berharap dengan adanya pengusulan anggaran ke pemerintah pusat melalui BNPB, tentu penangangan infrastruktur vital yang mengancam dapat penanganan," ujarnya. (*/sun)