GMKN Resmi Dideklarasikan

Jakarta, (ANTARA) - Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) resmi dideklarasikan di Kantor Pusat PP Muhammadiyah bersama 45 tokoh dari berbagai latar belakang. "Indonesia saat ini sudah jauh dari cita-cita kemerdekaan. Karena itu, kemakmuran dan kesejahteraan belum bisa diraih," kata Pengamat Ekonomi Hendri Saparini saat membacakan deklarasi GMKN di Jakarta, Senin. Dia mengatakan hal tersebut merupakan faktor yang menyebabkan kekayaan alam lebih banyak dimanfaatkan oleh kepentingan dan kekuatan asing. "Karena itulah kami menyatakan berdirinya GMKN sebagai gerakan moral untuk menegakkan harkat, martabat dan kedaulatan bangsa dan negara," katanya. Hendri menyebutkan tiga tonggak penting yang melatarbelakangi deklarasi gerakan tersebut, yakni Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957. "Deklarasi ini menegaskan pentingnya kedaulatan teritorial karena mencakup kedaulatan ekonomi, hukum dan politik," katanya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua PP Muhammadiyah sekaligus penggagas berdirinya GMKN mengatakan gerakan tersebut murni gerakan moral bukan politik. "Gerakan ini bersifat moral, tidak ada unsur kepentingan politik," katanya. Dia mengajak masyarakat melalui GMKN untuk bersama-sama membangun semangat untuk menegakkan kedaulatan, harkat dan martabat bangsa atau yang disebut dengan "dignity sovereignty" Din mengaku prihatin akan adanya penyimpangan yang berdampak pada runtuhnya kedaulatan negara. "Kami melihat banyaknya penyimpangan dalam bidang politik, ekonomi maupun budaya," katanya. Dia berjanji elemen bangsa yang tergabung dalam gerakan tersebut akan berusaha aktif dan konstruktif menegakkan kedaulatan negara. Hadir dalam deklarasi tersebut beberapa tokoh dari lintas generasi, agama, suku, profesi, aviliasi politik serta pemuda, di antaranya Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto, Mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi, Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Fuad Bawazir, Ihsanudin Mursi, Yudi Latif, Marwan Batubara dan AM Fatwa. Selain itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi, ekonom Rizal Ramli, pengamat politik Ray Rangkuti, pengamat perminyakan Kurtubi serta mahasiswa dan tokoh kepemudaan juga hadir dalam deklarasi terebut. (*/sun)