Presiden: Penanganan Potensi Konflik Harus Terintegrasi

Bogor, (ANTARA) - Penanganan daerah-daerah yang berpotensi terjadinya konflik horizontal harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan semua unsur baik pemerintah, aparat keamanan dan juga masyarakat. Menko Polhukam Djoko Suyanto usai rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Senin siang mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi agar penanganan masalah keamanan pada 2013 lebih terintegrasi dan tuntas sehingga lebih baik dibandingkan 2012. "Berawal dari evaluasi kementerian Polhukam, evaluasi dan analisis, serta prediksi ke depan bidang Polhukam. Kita pahami Presiden sangat "concern" terhadap pandangan maupun penilaian masyarakat, bahwa penegakan hukum, penegakan keamanan belum memuaskan," kata Djoko Suyanto. Ia menjelaskan oleh karena itu ada beberapa arahan Presiden yang akan dilaksanakan pada 2013 sehingga kondisinya lebih baik dibandingkan 2012. "Berkaca pada keamanan yang dirasakan publik, prediksi 2013 juga jadi bahasan yang utama di dalam rapat, sehingga Presiden memerintahkan kepada jajaran pemerintah lebih giat terutama penegakan hukum dalam konteks bagaimana keamanan dan kenyamanan masyarakat bisa terjamin," paparnya. Menko Polhukam menambahkan,"Bapak Presiden sampaikan tahun 2013-2014 situasi politik pasti akan menghangat. Prediksi, analisasi jajaran Polhukam maupun BNPT memang eskalasi di tahun ke depan masih jadi tantangan yang harus dihadapi dengan serius. Kita menyukai proses demokrasi tapi juga kita harus lebih sukai masyarakat yang dambakan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja." Djoko mengatakan antara kebebasan demokrasi dengan stabilitas keamanan disinergikan sehingga menjadi dua kebutuhan yang sama-sama dapat dipenuhi. Pada dua tahun mendatang semua komponen baik pemerintah daerah maupun aparat keamanan harus mempunyai kerangka yang sama mengenai potensi konflik yang ada di daerahnya masing-masing sekaligus upaya untuk menyelesaikannya secara menyeluruh. "Pada 2013-2014 pemikiran dan tindakan yang konseptual harus diciptakan oleh satuan-satuan maupun jajaran aparat dan pemda di dalam mengelola masalah konflik-konflik maupun keamanan di wilayah masing-masing. Setiap wilayah memiliki kekhususan, kekhasan, memiliki sumber konflik yang berbeda. Aparat kepolisian dan TNI biasanya sudah punya peta konflik," katanya. Hal tersebut, kata Djoko,Itu harus disinergikan di provinsi, kabupaten dalam menangani masalah konflik bisa jadi satu. "Masing-masing struktur apakah pemda, teritorial, aparat keamanan kewilayahan, intelijen masing-masing secara struktural bertanggung jawab secara terpadu untuk hadapi setiap konflik di wilayah masing-masing. Di samping itu, upaya secara kultural melalui tokoh agama, masyarakat, adat, LSM. Dilibatkan tidak dalam upaya represif tapi di dalam upaya mencegah. Oleh karena itu operasi terpadu sangat penting," katanya. Operasi terpadu Menko Polhukam mengatakan berangkat dari hal tersebut, Presiden memerintahkan agar dilakukan operasi terpadu dalam penanganan konflik. "Salah satu arah Presiden adalah operasi tepadu. Selama ini operasi terpadu dalam penegakan hukum dan keamanan diserahkan kepada Polri. Padahal akar masalah sumber konflik di daerah tidak semata-mata masalah hukum. Tapi bermuara pada tindakan-tindakan kepolisian. Oleh karena itu operasi terpadu yang libatkan semua elemen pusat dan derah, khususnya sesuai trata masing-masing. Kalau di provinsi oleh gubernur, pangdam, kapolda, kabinda. Di daerah (kabupaten-kota-red) juga demikian," jelasnya. Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono tersebut, Kepala Negara mengatakan agenda utama rapat yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB itu adalah mengenai rencana kerja pemerintah untuk memastikan kondisi sosial dan keamanan dalam negeri pada 2013 bisa berjalan dengan baik. Kepala Negara juga mengatakan hasil rapat ini akan menjadi salah satu bahan pembahasan bidang politik,hukum dan keamanan pada rapat kerja pemerintah yang akan berlangsung pada 28 Januari 2013 mendatang. Selain dihadiri oleh Wapres Boediono, rapat yang berlangsung di ruang utama Istana Bogor tersebut dihadiri oleh para menteri koordinator, menteri terkait bidang politik, hukum dan keamanan serta Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Jaksa Agung Basrief Arief dan Kepala BIN Marciano Noorman. (*/sun)