Sudan Bantah Adanya Persekutuan dengan Iran

Senin, 30 Maret 2015 09:02 WIB

Khartoum, (Antara/Xinhua-OANA) - Menteri Luar Negeri Sudan Ali Karti pada Ahad (29/3) mengatakan negaranya tak pernah memiliki persekutuan dengan Iran. Ia menyatakan peningkatan keberadaan persekutuan antara Khartoum dan Teheran adalah rekayasa. "Sudan tak pernah kapan pun menjadi sekutu Iran. Memang ada hubungan normal antara Sudan dan Iran sebagai negara Islam. Desas-desus mengenai keberadaan persekutuan dengan Iran telah diperbaiki," kata Karti kepada wartawan pada Ahad, sekembalinya dari memimpin delegasi Sudan ke Pertemuan Puncak Arab di Sharm Esh-Sheikh di Mesir. "Hubungan dengan Iran normal, namun ketika beberapa pusat kebudayaan Iran melenceng dari jalur, semuanya ditangani dan ditutup," kata Karti, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi. Sementara itu, Karti menganggap keikut-sertaan Sudan dalam Operasi Badai Penentu melawan petempur Al-Houthi di Yaman sebagai bukti peran pelopor Sudan di kalangan negara Arab. "Keikut-sertaan Sudan dalam Operasi Badai Penentu muncul dari ketertarikannya pada keamanan Arab dan regional, mencapai kestabilan di Yaman dan memulihkan keabsahan Presiden Abd-Rabbou Mansour Hadi," katanya. Ia menegaskan pembentukan pasukan militer gabungan Arab adalah hasil paling penting Pertemuan Puncak Arab, yang dituan-rumahi oleh Mesir pada Sabtu (27/3). Ia menyatakan, "Kekuatan militer gabungan Arab bertujuan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa Arab dan memerangi aksi teror." Sementara itu, Presiden Sudan Omar Al-Bashir kembali ke Khartoum pada Ahad, setelah mengunjungi Arab Saudi lalu ke Mesir, tempat ia memimpin delegasi Sudan ke Pertemuan Puncak Arab di Sharm Esh-Sheikh. Ribuan pendukung presiden Sudan tersebut berkumpul di Bandar Udara Khartoum untuk menyambut Al-Bashir. Mereka membawa spanduk yang memperlihatkan dukungan bagi keputusan Khartoum untuk ikut dalam Operasi Badai Penentu. Arab Saudi pada Kamis (26/3) mengumumkan dilancarkannya operasi di Yaman, dalam operasi yang diikuti oleh lebih dari 10 negara, termasuk Sudan. (*/sun)